SURABAYAPAGI.com - Jember- PT. Bangun Indopralon Sukses (Mpoin Pipaku Jember) diminta untuk tutup sementara oleh DPRD Kabupaten Jember, selama belum bisa menghadirkan bukti perijinan yang legal dan sah yang telah diminta. Permintaan tersebut terungkap dalam hearing bersama Komisi C DPRD Jember dengan pihak terkait, terutama Mpoin Pipaku Jember yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah karyawannya.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono, pihaknya beberapa waktu yang lalu telah menerima laporan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Jember terkait PHK sepihak oleh Mpoin Pipaku Jember.
Sebelumnya DPRD Jember mendapatkan laporan dari Sarbumusi tentang adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Terlebih lagi, DPRD telah melakukan pengecekan langsung dilapangan dan mendapatkan berbagai temuan persoalan. Kata Siswono, Kamis (18/7/2019).
Hasil temuan dari DPRD Jember menurut Siswono, perusahaan yang telah berdiri cukup lama tersebut tidak bisa menghadirkan ijin amdal, ijin industri dan jaminan keselamatan bagi pegawai serta pajaknya. Hanya saja dalam hearing yang digelar perusahaan tersebut hanya mampu menghadirkan ijin perusahaan yang telah mati pada tahun 2018 yang lalu. Ujarnya.
Siswono lebih menjelaskan, hasil hearing yang dilaksanakan bersama Disnaker Jember dan Sarbumusi harus dilakukan penundaan. Sampai perusahaan mampu menghadirkan bukti klarifikasi yang telah diminta oleh DPRD Jember yang nantinya akan langsung di kroscek kepada dinas terkait. Tambahnya.
Siswono juga menambahkan, untuk saat ini rekomendasi dari DPRD Jember tentang perusahaan tersebut harus ditutup sementara, sembari menunggu hasil klarifikasi dengan menghadirkan bukti-bukti yang telah diminta. Tetapi jika tidak bisa menghadirkan maka rekomendasi dengan tegas untuk perusahaan tersebut di tutup, pungkasnya.
