SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ditutupnya kembali Alun-Alun Kota Surabaya karena terjadi kerumunan massa saat diadakan pagelaran seni ditanggapi oleh pakar komunikasi asal Universitas Airlangga, Suko Widodo dan pakar Manajemen Kebijakan Publik Antun Mardiyanta.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya: Toleransi Antar Umat Beragama Harus Diperkuat
Suko, sapaan akrabnya, mengapresiasi adanya Alun-Alun Kota Surabaya yang baru saja diresmikan. Namun dirinya juga berharap tidak ada aktivitas publik yang menimbulkan keramaian untuk sementara waktu ini. "Saya mengapresiasi keberadaan Alun-Alun Surabaya, tetapi saya berharap untuk sementara jangan ada aktivitas publik karena kondisi Covid-19," ujar Suko kepada Surabaya Pagi, Senin (23/8/2020).
Suko juga mengatakan pemerintah Kota Surabaya harus mengevaluasi hal ini agar tidak terjadi kerumunan masa seperti beberapa waktu lalu. Dirinya mengatakan kegiatan bisa saja dilanjutkan tetapi secara online. "Kegiatan bisa dialihkan melalui online. Jadi kegiatan tetap bisa jalan, tetapi pengunjung harus terbatas dan disiarkan online saja," jelasnya.
Saat disinggung mengenai ketidak konsistenan Walikota Risma terhadap Perwali yang dibuatnya sendiri, Suko tidak memberikan komentarnya. Dirinya hanya menekankan kepada Pemkot Surabaya untuk segera mengkaji ulang sistem kegiatan di Alun-Alun Kota Surabaya. "Sekali lagi, perubahan ini lebih baik dari offline ke online. Karena untuk meminimalkan resiko potensi munculnya cluster Covid baru," pungkasnya.
Momentum Kurang Pas
Sementara, salah satu staf pengajar program studi magister kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Antun Mardiyanta melihat momentum dibukanya Alun-Alun Kota Surabaya memang kurang pas. Walaupun maksud dari peresmian ini baik yaitu sebagai 'legacy' Bu Risma di akhir masa jabatannya. Bangunan ini adalah salah satu ruang publik yang sangat penting bagi warga Kota Surabaya.
"Diresmikannya saat Covid-19 memang diharuskan untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat, tapi nyatanya antusiasmenya luar biasa. Jadi memang sudah seharusnya untuk ditutup lagi untuk menghindari resiko segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan," ujar Antun kepada Surabaya Pagi, Minggu (23/8/2020).
Baca Juga: Pemkot Surabaya Usul 2.789 Formasi dalam CASN 2024
Ahli kebijakan publik asal Unair ini mengatakan jika Pemkot Surabaya mau tetap berpikir untuk melanjutkan pagelaran seni di Alun-Alun dengan tujuan memberikan hiburan kepada rakyat ataupun memberikan pemasukan bagi para pekerja seni, harus benar-benar mengantisipasi implikasi dan pengaturannya seperti apa.
Lanjut Antun, Dengan demikian Pemkot Surabaya juga harus bersabar dan tidak lagi mementingkan penjualan tiket, karena tiket yang dijual memang terbatas namun dengan tujuan yang baik pula.
Namun, Pemkot Surabaya sebagai pembuat kebijakan publik, Antun mengatakan harus melibatkan seluruh pembuat kebijakan. "Ini memang tantangan yang berat bagi pembuat kebijakan. Tidak hanya Pemkot Surabaya, tapi juga seluruh pembuat kebijakan. Karena urusannya kesehatan dan ekonomi jadi jika ingin fokus ke kesehatan, memang ada tantangan yang berat bagi sektor ekonomi. Kalau mau dua-duanya diprioritaskan, harus sangat selektif mana sektor ekonomi yang tidak berdampak pada permasalahan kesehatan jika nantinya dijalankan. Jadi saya melihat, untuk buat kebijakan jangan buru-buru," ungkapnya.
Ada Kejenuhan
Baca Juga: Pemkot Surabaya Rencana Tambah 2 Rumah Anak Prestasi
Ia pun mengatakan perlu adanya kejelian dari pembuat kebijakan publik. Tentunya dengan data yang kuat dan mencermati untuk mengantisipasi implikasi dari kebijakannya, jika tidak memperhatikan hal tersebut maka akan rawan terjadi blunder.
"Selain itu, Harus ada sinergitas antara Pemkot, Pemprov, dan Pusat. Tentunya bertujuan untuk membentuk kolaborasi yang menghasilkan kebijakan yang benar-benar efektif dijalankan di tengah pandemi ini. Karena peran masing-masing sangat vital," imbuhnya.
Di sisi lain, Antun menduga ada faktor kejenuhan menghadapi Covid-19 yang menjadi kendala bagi pembuat kebijakan. Maka dari itu dirinya berharap ada inovasi kebijakan publik.
"Mungkin perlu adanya inovasi-inovasi kebijakan tetapi juga perlu sinergitas tersebut. Karena saya rasa ada faktor kejenuhan menghadapi Covid-19 yang tidak tahu kapan selesainya, ini juga yang mempengaruhi pembuat kebijakan," pungkasnya. adt
Editor : Moch Ilham
