Persoalan Buruh tak Kunjung Selesai, Ini Penjelasan DPRD Jombang

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 01 Okt 2020 15:49 WIB

Persoalan Buruh tak Kunjung Selesai, Ini Penjelasan DPRD Jombang

i

Suasana audiensi wakil rakyat dengan buruh yang tergabung dalam Sarbumusi Jombang di gedung DPRD Jombang. (SP/M. Yusuf)

 

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Puluhan buruh dari DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang. 

Baca Juga: Silpa Dana Desa untuk Pengerjaan Tempat Parkir di Mancilan Jombang, BPD: Salahi Aturan

Dalam aksi tersebut, perwakilan buruh dipersilahkan masuk ke gedung dewan untuk menggelar audiensi dengan wakil rakyat. 

Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi mengatakan, usai mendengarkan keterangan dari pihak Sarbumusi dan pihak dinas terkait, permasalahan buruh sudah ditangani. Termasuk Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

"Namun tidak ada titik temu antara buruh dengan dinas terkait. Ketika tidak ada titik temu, maka yang menangani kasus-kasus permasalahan ketenagakerjaan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Dan oleh Jombang sudah dilimpahkan ke sana (pengawas ketenagakerjaan, red)," katanya, Kamis (01/10/2020). 

Baca Juga: Tanggapan Pj Bupati Jombang Usai Namanya Dikaitkan Masuk Bursa Pilbup 2024

Mas'ud menerangkan, berdasar keterangan dari pihak Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, perkara dari Jombang sudah ditangani dan berproses. Dan ada juga beberapa kasus yang masuk wilayah peradilan. 

"Dan hari ini ada sidang terkait permasalahan itu. Ada beberapa hal yang rumit dari perkara aduan buruh hingga saat ini. Sehingga persoalan ini dilimpahkan ke Provinsi Jawa Timur," terangnya. 

Dalam persoalan ini Mas'ud menegaskan, bahwa DPRD Jombang tidak ada rekomendasi khusus. Namun ada kebutuhan khusus untuk menangani perkara buruh dan pihak pengusaha. 

Baca Juga: Pecah Ban, Bus Terbakar di Tol Jombang-Mojokerto

"Tidak ada rekomendasi. Cuma satu, Jombang belum punya mediator terkait perselisihan industri sejak tahun 2017. Oleh sebab itu kita akan koordinasikan dengan pemerintah daerah," pungkasnya. suf

 

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU