Relokasi Anggaran Cukup, Komunikasi yang Lemah

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Terkait gagalnya Pemprov Jatim memenuhi target Jokowi, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi juga merasa pesimis.


"Saya pribadi pesimis Jawa Timur bisa memenuhi apa yang ditargetkan oleh Pak Jokowi. Terlebih kurang beberapa hari lagi dan tidak ada tanda-tanda membaik dari datanya," ujar Adam kepada Surabaya Pagi, Rabu (8/7/2020).

Menurutnya faktor komunikasi dan koordinasi adalah salah satu kunci untuk mencapai target tersebut. Khususnya adalah Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya. Hal itu dikarenakan juga jumlah pasien positif dari Surabaya lebih dari 50 persen dari total keseluruhan pasien di Jawa Timur.

"Memang jika kita lihat bersama, ada komunikasi yang kurang baik khususnya Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya. Saya rasa keduanya harus mengesampingkan ego sektoral demi kebaikan bersama," jelasnya.

Adam juga mengatakan jika koordinasi adalah salah satu hal terpenting untuk menjalankan program percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

"Dalam pelaksanaan programnya, menurut saya Pemprov sebagai koordinator dan Pemkab / Pemkot sebagai pelaksana ini membutuhkan koordinasi yang baik untuk menjalankan seluruh program tersebut," kata Adam.

Anggota komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur itu juga menambahkan jika yang terpenting sekarang adalah duduk bersama antara para pemimpin daerah agar menemui jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah di tengah pandemi ini.

"Untuk realokasi anggaran sudah cukup, dan saya rasa programnya sudah cukup baik juga. Cuma tinggal duduk bareng, dan jangan saling menyalahkan. Itu penting untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19 ini," pungkasnya. 

 

Pemkot Harus Patuh

Senada, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Badrud Tamam menilai,  kegagalan Jawa Timur dan Surabaya dalam menekan angka kasus Covid-19 seperti yang instruksi Presiden ini, diakibatkan buruknya komunikasi Pemkot Surabaya dengan Pemerintah Provinsi.

“ Jika koordinasi bagus, tidak berjalan sendiri-sendiri antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov menangan covid ini cepat diatasi,” ungkap Badrud Tamam.

 Politisi PKB ini mengatakan, kegagalan Surabaya dalam menangani virus corona ini dilakukan sejak awal penangan covid oleh pemkot Surabaya sehingga penyebaran covid ini menjadi masif dan sulit ditangani.

“ Di Surabaya ini, dari awal sudah salah urus, diaman Surabaya berjalan sendiri, Pemkot tidak mengikuti Roadmap yang ditentukan Pemprov sihingga penyebarannya makin meluas,” ungkapnya.

 “Kalau sudah penyebaran sudah meluas seperti ini, bagaimana tracingnya, sulit nanti akan menambah klater-klaster baru,” tambah Badrud.

Badrud mendesak, Pemkot Surabaya untuk berkodinasi dengan baik dengan Pemprov untuk mengatasi wabah covid ini.

“ Komunikasi dan koordinasi Pemkot dengan Pemkot ini harus diperbaiki. Karena tidak bisa kita dalam mengatasi wabah ini dengan mementingkan egonya masing-masing. Ini harus dilakukan scara bersama-sama,” tegas Badrud.

“Maka dari itu kami dorong Pemkot mengikuti Roadmap yang ditentukan Pemprov,” tambahnya.

 

Sanksi Kurang Serius

Sementara itu, Ajeng Wira Wati Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya mengatakan, selamai koordinasi Pemkot horizontal dengan legislatif saja tidak berjalan. “Saya tidak bisa memastikan koordinasi pemkot secara vertikal bagaimana,” ungkapnya.

Menurut Politisi Gerindra ini, selama ini Pemkot juga kurang memfasilitasi warga dalam penangan covid secara mandiri, dana kampung wani covid belum terealisasi sejak saya reses hingga kini.“Masyarakat sulit, bansos banyak salah sasaran, retribusi usaha jalan terus, PHK dimana-dimana,” terangnya.

Selain itu, Ajeng menjelaskan, APBD pemkot untuk warga Surabaya belum dirasakan oleh warga. masyarakat sibuk mencari ekonomi, stres membuat jadi gampang tertular penyakit apapun termasuk covid.

“ Pemkot tidak hanya kurang dalam penanganan covid tetapi juga kurang menyelamatkan kesejahteraan kepada masyarakat dampak dari pandemi covid,” katanya.

Ajeng menjutkan, sanksinya yang  tidak serius, hanya diberi sanksi sosial seperti ke liposos, joget, hafal Pancasila, padahal di daerah lain ada denda uang jika tidak memakai masker.

“Supaya ada efek jera. cara tersebut saya kira bisa efektif. Namun dibarengi dengan perhatian pemkot bantuan APBD untuk dampak covid, harus diperjelas. kapan bantuan sosial APBD akan diberikan masyarakat, jangan dijadikan bahan politik, skemakan lah yang jelas,” tegas Ajeng.alq/adt

 

 

 

 

surabayapagi.comtidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Back to Top