Tolak Omnibus Law Tertib, 215 Orang Provokator Diamankan

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Dari pantauan tim Surabaya Pagi, Selasa (20/10/2020), ribuan massa Gerakan Menolak Omnibus Law (Getol) Jatim melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi dengan membacakan pernyataan sikap mendesak pemerintah membatalkan Omnibus Law. Masa aksi gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), mahasiswa, serta para petani.

Baca Juga: Aksi Demo di Kejaksaan Kediri Ricuh

Masa aksi yang terdiri dari para mahasiswa dan buruh terus menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law. Dua mobil komando terus menyuarakan kepada masa aksi untuk menjaga barisan agar tidak timbul kericuhan dari masa provokasi yang lain. "Bila ada kericuhan di sekitar kalian, biarkan aparat yang menangkap mereka. Bila ada provokasi bisa lari ke sebelah kanan. Getol tidak pernah berbuat provokasi karna masa dari getol adalah yang terdidik dan menjalankan dengan damai," teriak orator kepada masa aksi.

Para aparat kepolisian nampak juga membagikan masker dan air minum kepada para masa aksi dan terus mengingatkan untuk terus menjaga jarak agar tidak menimbulkan klaster baru.

Paramedis jalanan nampak terus berkeliling untuk melakukan pengecekan terhadap para masa aksi yang sedang berada di depan Gedung Grahadi. Tidak hanya itu, Kepala BPD Linmas  Irvan Widyanto turut memantau masa aksi dengan berkeliling di area depan Gedung Grahadi.

Orator aksi terus menyuarakan ketidak sepakatan terhadap Omnibus Law dengan meminta terbitkan Perpu. "Sampai hari ini kita tidak mendengar kabar dari istana dimana presiden tidak mencabut UU cipta kerja. Pada masa pandemi ini Pemerintah dan DPRD sudah menerbitkan UU yang mencekik masyarakat, UU minerba dan UU cipta kerja. Ini adalah bukti pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Getol tidak akan sampai hari ini saja, harus terus berlangsung dan berlipat ganda," teriaknya lagi.

Menurut orator masa aksi, tepat pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi yang dilantik pada kedua kalinya telah mengatakan mengenai Omnibus Law, bahkan sebelum Pemilihan Umum, Jokowi sudah merencanakan UU Cipta Kerja ini.

Keluhan Petani Tambak

Para masa aksi juga menyuarakan untuk merubah regulasi kebijakan yang dibuat. Salah satunya Hasani yang merupakan petani Tambak Bulak Bandarejo Surabaya. "Sebagai petani tambak dari bulak banteng bandarejo menolak UU Omnibus Law. Terintimidasi dan tidak mendapat kebebasan. Harusnya tahu masyarakatnya selalu menderita, petani tambak buat jual ikan ke pasar ongkosnya pada awalnya 15 ribu, sekarang 40 ribu. Pemerintah harus tahu. Tidak ada kebebasan di Indonesia, masyarakat bulak banteng bandarejo belum mendapatkan kebebasan dan pendampingan," keluh Hasani.

"Coba dilihat dan cari tahu. Pemprov jangan tutup mata. Jangan duduk manis. Lihat kampung saya yang terpencil di sebelah sana, tidak ada kebebasan, terintimidasi. Bahan bangunan tidak boleh masuk ada desa yang tidak terjamah modernisasi. Jangan diam saja," imbuhnya.

Terpisah, Safik Udin Ketua SPBI KASBI Gresik dalam pernyataan pers mengatakan, aksi Selasa (20/10/2020) merupakan aksi di hari pertama. Aksi yang diikuti sekitar 1500 massa aksi berjalan tertib. Menurutnya, aksi di hari berikutnya akan terus digelar. Dia juga mengajak seluruh elemen sipil agar tergabung dalam konsolidasi Getol untuk aksi demonstrasi selanjutnya. Karena Omnibus Law mereka nilai sangat merugikan rakyat tidak hanya di klaster ketenagakerjaan.

Aksi ini akan dilakukan sampai Omnibus Law dibatalkan. Safik bilang, kalau pemerintah tetap tidak menghiraukan desakan rakyat berarti pemerintah tidak sayang rakyatnya. “Omnibus Law berbahaya tidak hanya di klaster ketenagakerjaan, karena ini merugikan seluruh rakyat. Kalau omnibus law tidak dibatalkan, pemerintah tidak sayang rakyat,” katanya.

Baca Juga: Tahanan Polsek Dukuh Pakis Kabur saat Libur Lebaran

Safik juga akan melakukan evaluasi terkait penangkapan sejumlah orang di sekitar massa aksi. Menurut Safik, sebagian dari mereka baik itu yang datang belakangan merupakan rakyat yang menolak Omnibus Law.

Disusupi 6 Pelajar SMK

Demonstrasi Selasa (20/10/2020), dari pantauan Surabaya Pagi berjalan tertib, bahkan beberapa mahasiswa sempat menjalankan shalat maghrib berjamaah di Jalan Gubernur Suryo sebelum membubarkan diri. Namun, masih ada ditemukan beberapa penyusup yang diduga akan berbuat keonaran dalam aksi demonstrasi itu.

Setidakya, Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya mengamankan hampir 215 orang yang diduga akan melakukan provokasi kerusuhan. Diantaranya enam pelajar SMK. Enam pelajar SMK itu mengikuti demo lantaran ajakan melakui media sosial. “Sekitar 6 pelajar ada ajakan unjuk rasa melalui medsos. Ada yang bawa bola tennis, pelajar SMK. Semua kita amankan di Polrestabes,” ujar Wakapolrestabes AKBP Hartoyo, Selasa (20/10/2020).

Untuk selanjutnya, pelajar yang terjaring razia akan dipanggil orang tua,wali kelas, Bhabinkamtibmas, RT RW supaya tidak mengulangi lagi. “Ini kan pelajar belum mengerti apa-apa tentang politik, tugasnya dia belajar dulu, sekolah,” ujarnya.

Baca Juga: Dispendik Surabaya Pastikan Pramuka Tetap Berjalan

169 Orang Provokasi

Sementara itu, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, aparat kepolisian telah menangkap 169 orang yang terindikasi bukan bagian dari massa aksi. Mereka ditangkap karena diduga membawa molotov, cat pilog, dan miras. Mereka ditangani Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim.

Dari jumlah 169 orang, 35 orang ditangkap di sekitar massa aksi di kawasan Gedung Negara Grahadi. “Namun ini masih proses pendalaman kita, nanti hasilnya kita tunggu bagaimana penyidik akan bekerja, baik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktor Reserse Narkoba, Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Polrestabes Surabaya,” ujar Trunoyudo di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Senin (20/10/2020) petang.

Trunoyudo mengatakan, situasi aksi demonstrasi berjalan kondusif. Apa yang menjadi aspirasi massa yang sesuai aturan dilakukan pengawalan. Personel yang diterjunkan dalam pengamanan aksi hari ini sejumlah 4.147 personel terdiri dari 1.381 TNI, unsur-unsur pemadam kebakaran, Satpol PP, Dinas Pendidikan terkait pengalaman kemarin keterlibatan anak-anak, dan Dinkes juga. “Ada 13 titik di luar instansi pemerintahan, seperti Grahadi, Gedung DPR, Kantor Gubernur, Balai Kota. Lalu, 13 titik seperti jalur keluar masuk di sentra-sentra ekonomi kita sebar,” katanya.

Menyikapi aksi unjuk rasa lanjutan, Trunoyudo akan melakukan kajian dan evaluasi terlebih dulu. “Tentu nanti kita akan evaluasi hari ini, untuk kegiatan besok akan kita sampaikan. Namun sekarang situasi kondusif untuk mengevaluasi yang terdahulu,” katanya. byt/tyn/byb/erk/rmc

Editor : Moch Ilham