SURABAYAPAGI, Surabaya – Dengan adanya pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Surabaya, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mengharapkan bisa diikuti dengan peningkatan target pajak daerah.
Hal ini karena ekonomi sekarang sudah mulai menggeliat dan bisnis-bisnis juga sudah mulai berjalan."Harapannya, dengan kondisi ini mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, kemarin.
Baca juga: Eri Cahyadi - Armuji Daftarkan Diri ke PDI-P untuk Maju Jadi Bacawali-Bacawawali Surabaya
Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan target 90 persen."Pada 2020 bisa menyentuh angka 75 persen. Kami minta ada target sampai 90 persen untuk 2021 ini," katanya.
Selain itu, menurut politisi PDIP Surabaya ini, target tersebut sekaligus untuk mengedukasi para pelaku usaha agar tetap patuh terhadap kewajiban pajak, sebagai bentuk dukungan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca juga: Mecapan Beauty, Platform Booking MUA & Stylist Perluas Jangkauan Hingga Kota Surabaya
"Perekonomian sudah berjalan, jadi ini juga sebagai upaya memunculkan kesadaran dari para pengusaha untuk patuh pajak. Karena pajak ini juga akan kembali kepada masyarakat Surabaya," katanya.
Anas pun berharap dengan dimulainya pemulihan di sektor ekonomi diikuti dengan meningkatnya pendapatan dari sektor lainnya di Kota Surabaya."Semoga perekonomian ini bergerak, pendapatan pemerintah pun juga bertambah. Sekali lagi, ini semua juga akan kembali ke masyarakat juga," katanya.
Baca juga: Buruh di Surabaya, Demo di Bank Mandiri
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, dengan diperbolehkannya para pedagang berjualan hingga pukul 24.00 WIB menunjukkan sudah waktunya ekonomi di Kota Pahlawan, Jawa Timur, bergerak."Geliat roda perekonomian di Kota Surabaya mulai meningkat seiring dengan melandainya kasus Covid-19," kata Eri.
Kondisi ini pun, lanjut dia, diikuti sejumlah pelonggaran salah satunya jam operasional usaha yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021 tentang PPKM.sb3/na
Editor : Mariana Setiawati