SURABAYAPAGI.COM, Malang - Polres Malang menetapkan warga Karangploso bernama Edi Mahmud (51), menjadi buronan atas kasus persetubuhan anak di bawah umur. Bahkan, aksi pria yang dikenal tukang sate itu dilakukan terhadap korbannya AUP (14) sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar (SD).
Panit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Aiptu Erlehana BR Maha membeberkan kronologis perbuatan tersangka kepada korban. Dikatakan, korban yang memiliki keterbelakangan arau gangguan mental kerap keluyuran keluar rumah. Tersangka melancarkan aksinya dengan memanggil korban mampir ke rumahnya saat korban keluyuran.
Baca Juga: Anggota Polsek Sawahan Cabuli Anak Tiri Sudah Ditahan di Polres Tanjung Perak
"Korban hanya tinggal dengan ayahnya. Saat ditinggal kerja, korban sering dipanggil pelaku ke rumah. Pengakuan korban dan beberapa saksi itu dilakukan sejak kelas lima SD," ujar Erlehana saat ditemui di kantornya Jumat (2/2/2023).
Wanita yang disapa Leha itu menyebut, Edi diketahui merupakan tetangga korban yang rumahnya berdekatan. Sebab itu, pelaku memanfaatkan situasi itu untuk melakukan aksinya. Leha mengatakan korban mengaku disetubuhi beberapa kali.
Dikatakan dia, perbuatan Edi terungkap karena korban bercerita ke teman sebayanya. Dari mulut ke mulut, cerita itu sampai di telinga ayah korban. Hingga akhirnya dilaporkan pada 4 Desember 2023 lalu.
Baca Juga: Rumah di Malang Dirampok, Korban Disekap dan Dilakban
Polisi telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Edi sebagai saksi. Namun, ia mangkir dari panggilan hingga tidak diketahui keberadaannya. Sikap tak kooperatif juga menjadi pertimbangan kepolisian menetapkan dia sebagai tersangka pada 4 Januari 2024.
"Jadi kami menetapkan dia (pelaku) sebagai tersangka itu setelah kami panggil sebagai saksi dua kali tidak hadir. Lalu kami cek ke rumah, ternyata memang rumahnya kosong. Bahkan keluarganya kami konfirmasi tidak tahu keberadaannya," tutur Leha.
Baca Juga: Oknum Polisi di Surabaya Cabuli Anak Tirinya Sejak SD Selama 4 Tahun, Korban Trauma Berat
Pihaknya meminta bantuan ke perangkat desa untuk membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak di tempat. Kemudian, pihak kepolisian melakukan gelar perkara dan menaikkan status tersangka serta menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang). Yakni sejak pada 15 Januari 2024.
"Kemudian hasil visum juga mendukung. Sehingga kita tingkatkan karena sudah cukup dua alat bukti," imbuh Leha. Ml-01/ham
Editor : Moch Ilham
