Baru saja, sejumlah ekonom tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) telah menggelar diskusi dengan tema "Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia". Diskusi yang dihadiri 29 ekonom ini menghasilkan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan para pasangan calon kandidat.
Salah satu catatan yakni menghindarkan bantuan sosial (bansos) untuk instrumen kepentingan politik.
Baca Juga: Pemkab Gresik Salurkan Bansos Kepada Warga
Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.
Ada catatan lain yaitu mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan.
Juga dirumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melakukan revisi terhadap 4 UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk di antaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba.
Lalu, mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.
Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Ratusan Warga Sumokembangsri Terima Bansos Beras
Catatan selanjutnya adalah mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN.
Para pakar mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional.
29 ekonom yang hadir 1. Agus Widarjono, 2. Didin S Damanhuri, 3. Hermanto S, 4. Indra Bastian, 5. Suyanto Phd, 6. Muhammad Syafii Antonio, 7. Abdul Malik, 8. Abdul Malik Gismar, 9. Irfan Syauqi Beik, 10. Amin Subekti, 11. Anggito Abimanyu, 12. Aries Muftie, 13. Awalil Rizky, 14. Fadhil Hasan, 15. Hendri Saparini, 16. Jilal Mardhani, 17. Rizal Taufikurahman, 18. Ninasapti Triaswati, 19. Suryani Motik, 20. Syaifulrahman, 21. Umar Juoro, 22. Yanuar Rizky, 23. Said Didu, 24. Achmad Nur Hidayat, 25. Eko Listiyanto, 26. Wijayanto Samirin, 27. Mufidah Said Bawazier, 28. Mufid Ashiddiq dan 29. Bima P Santosa.
Baca Juga: Bansos Anak Yatim di Malang akan Naik
*) Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Editor : Moch Ilham
