SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dalam rangka pengendalian inflasi dan harga sembako yang melejit, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot dan memantau pelaksanaan operasi pasar murah terutama sejumlah kepala daerah dan masyarakat yang membutuhkan.
Namun, sayangnya bukan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah yang membutuhkan, justru operasi pasar murah tersebut nyatanya banyak dibeli oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Permintaan Tinggi, Mendag Terbitkan Izin Impor Bawang Putih 300 Ribu Ton
Hal itu diungkap, Tomsi Tohir Inspektur Jenderal Kemendagri juga mengatakan, selain penyalurannya yang dinilai tidak efektif, juga banyak kepala daerah yang dalam operasi pasar murah itu hanya sebatas seremonial. Yakni, mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, foto-foto, selanjutnya selesai.
Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada para kepala daerah melakukan operasi pasar murah sebaik-baiknya dengan mengumumkan ke masyarakat luas. Dilakukan tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya tercapai.
Melihat fenomena itu, Prof Wasiaturrahma Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, sudah menjadi kebiasaan harga bahan pokok melonjak setiap Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan atau tahun baru.
“Hemat saya, pasar murah itu efektifnya itu hanya temporary, tidak berlangsung selamanya. Sebab melonjaknya harga bahan pokok itu karena berbagai macam faktor. Faktor paling tajam adalah cuaca,” ujarnya, Rabu (27/03/2024).
Wasiaturrahma menyebut, seharusnya pemerintah memiliki data lengkap, yang berisi jumlah penduduk, serta berbagai kebutuhan pokoknya. Data-data itu sepatutnya bisa untuk mengantisipasi berbagai hal, termasuk permainan harga.
Baca Juga: Pemkab Malang Sukses Tekan Inflasi Selama Ramadan
“Kalau pemerintah daerah sigap, menjelang Ramadhan sudah ada koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi jangan hanya diam saja dan baru bergerak ketika ada lonjakan harga,” kritiknya.
Lebih lanjut, menurutnya adanya pasar murah, menurut Wasiaturrahma, seharusnya membantu masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga stabil. Sebab pemerintah seharusnya sudah memiliki data kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.
“Hanya saja hal ini kan tidak dilakukan setiap hari. Jadi pemerintah hanya melaksanakan ketika ada fenomena harga naik. Tapi kan tidak selamanya melaksanakan operasi pasar, makanya saya bilang tidak efektif,” jabarnya.
Pemerintah didorong untuk membuat kebijakan dan aturan yang ketat agar tidak ada tangan-tangan yang memainkan harga. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang pokok dengan harga ideal, atau bahkan lebih murah.
Baca Juga: Pasokan Migor Curah Menipis, Kemendag: Masih Mencukupi, Bisa Pakai ‘Second Brand’
“Pemerintah kan sering melakukan operasi pasar, tapi inflasi tetap saja tidak terkendali. Atau ada sedikit pengaruh. Jadi operasi pasar cenderung tidak efektif untuk menekan inflasi,” jelasnya.
Tak tanggung-tanggung Wasiaturrahma juga mengkritik data yang tidak detail serta yang terkoneksi antar lembaga. Hal ini membuat Bulog pun kesulitan untuk melakukan operasi pasar.
Sehingga sinkron antar lembaga perlu ditingkatkan dan diperjelas, lantaran data masing-masing lembaga bisa tidak sama. Harapannya, ke depan ada data yang konkrit dan tidak hanya asal bicara. jk-01/dsy
Editor : Desy Ayu
