SURABAYAPAGI - Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama delapan Pemerintah Kabupaten/Kota menegaskan komitmen mereka untuk mencapai target 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) tahun 2024.
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya pada Kamis, (28/3/2024).
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy: Total Investasi Mencapai Rp 6,9 Trilliun dan Serap Ribuan Tenaga Kerja
Dengan tingkat pencapaian SBS di desa/kelurahan mencapai 92,19% pada Desember 2023, tinggal 664 desa/kelurahan lagi yang masih melakukannya.
Delapan Kabupaten/Kota yang masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo.
"Hari ini kita meminta komitmen dari delapan kabupaten/kota yang masih membutuhkan percepatan agar segera 100% SBS," kata Pj Gubernur Adhy kepada awak media.
Selain upaya infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya berkomitmen penuh memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.
Tentunya hal ini sesuai dengan Pilar ke-6 Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030 yang menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi berkelanjutan
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim
"Beberapa program yang secara rutin kita laksanakan seperti Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Penanganan Kawasan Kota Kumuh Perkotaan akan kita arahkan untuk memastikan masyarakat memiliki infrastruktur sanitasi," ujar Adhy.
Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Asta Triyono menyebutkan bahwa permasalahan SBS juga menimbulkan dampak besar dalam bidang kesehatan.
"Selama ini kelompok penyakit keganasan, kelompok penyakit metabolik, dan kelompok penyakit infeksi. Ketiganya merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit. Dan ketiganya membutuhkan anggaran JKN yang sangat besar," ungkapnya.
Menurutnya, hal ini juga berkaitan dengan permasalahan sanitasi, oleh karena itu, upaya kuratif harus diimbangi dengan upaya preventif dan promotif sebagai pencegahan, salah satunya melalui SBS ini.
Baca Juga: Kadis Kominfo Jatim Sherlita Buka Rakor Pembinaan KIM se Jatim
"Ketika sanitasi dan kita bagus, SBS telah mencapai 100% diharapkan benar-benar menurunkan angka infeksi di masyarakat," tukasnya.
Dalam penanganan masalah SBS ini tidak hanya berada dalam ranah Dinas PRKPCK saja, tetapi juga melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder untuk mempercepat pencapaian SBS 100%.
Acara penandatanganan komitmen bersama selain dihadiri perwakilan kepala daerah dari 8 kabupaten/kota, hadir pula Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf, Direktur SUPD II Bina Bangda Kemendagri Suprayitno, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Lase, Chief of Field Office UNICEF Indonesia for Java and Bali Arie Rukmantara. Ain
Editor : Mariana Setiawati
