SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, 2005-2010 menganalogikan, utang Indonesia seperti halnya seorang ayah yang memberikan rumah mewah kepada anaknya, namun rumah tersebut diperoleh dari hasil utang. Singkatnya, anak tersebut dikemudian hari berkewajiban untuk membayar utang rumah mewah pemberian ayahnya tersebut. Pasalnya, jumlah utang Indonesia, pada akhir tahun 2020 mencapai angka Rp12.240,32 triliun.
Baca Juga: Penguatan Bisnis, Bank Jatim Cetak Kinerja Positif di tahun 2023
“50 persen lebih pendapatan negara dipakai untuk membayar utang. Itu kemampuan membayar kita sangat rendah,” tutur Muhammad Said Didu di kanal YouTube MSD yang diunggah Senin, (5/4/2021).
Said Didu kemudian menjelaskan, kondisi yang dialami Indonesia biasanya dialami oleh negara dengan tax rasionya rendah, biasanya negara yang korupsinya tinggi. “Itu terjadi kongkalikong antara pembayar pajak, penerima negara, dan penguasa,” kata Muhammad Said Didu.
Tak heran, dari catatan rasio utang Indonesia terhadap PDB Indonesia yang mencapai 38,68%, mendapat kritikan dari pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Imron Mawardi, SP., M.Si.
Menurut Imron, ukuran perhitungan utang yang harus digunakan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan adalah kemampuan negara membayar utang tersebut. Kemampuan negara membayar utang dilihat dari rasio pendapatan pajak selama 1 tahun. "Di Indonesia, tax ratio kita itu hanya 10%, bahkan di bawah 10 persen. Yang artinya apa, ketika ratio hutang kita terhadap PDB 30%, itu sudah setara dengan 3 tahun pendapatan pajak," kata Imron kepada Surabaya Pagi, Selasa (06/04/2021).
Bila membandingkan dengan negara-negara di Eropa, memang rasio hutang terhadap PDB mereka cukup tinggi diangka 40%. Namun kata Imron, rasio pajak atau pendapatan negara mereka dalam setahun mencapai 40% pula. "Artinya hutang negara-negara di Eropa itu setara dengan 1 tahun saja. Meskipun hutangnya lebih tinggi dari pada Indonesia," katanya
Oleh karenanya, Imron menghimbau agar pemerintah jangan menggunakan ukuran rasio hutang dibanding PDB, melainkan menggunakan perhitungan rasio pajak. "Karena itu pemerintah, menteri keuangan jangan hanya melihat ratio hutang terhadap PDB tetapi lihatlah pada kemampuan bayar pemerintah yaitu dari tax ratio. Jadi kalau menurut saya, utang Indonesia saat ini sudah cukup besar. Harus hati-hati," tegasnya
Utang Boleh, Asal Produktif
Kendati menyebut utang Indonesia sangat beresiko, Imron tidak mempersoalkan pembangunan suatu negara dari uang hasil utangan.
Menurutnya, utang diperbolehkan asalkan ditujukan untuk memajukan perekonomian yanng berdampak pada pendapatan pajak negara.
Baca Juga: Generasi Z akan Menderita Dibebani Utang
"Boleh (utang). Sebetulnya utang itu baik, asalkan utang itu digunakan untuk sesuatu yang produktif, yang bisa menghasilkan," katanya.
Saat dikonfirmasi, dengan menganalogikan sebuah rumah mewah yang dibelikan ayahnya, namun digunakan untuk anaknya, Imron menilai analogi yang tepat. Namun, menurutnya, hal itu bisa menjadi tindakan produktif, karena memiliki dampak ekonomi yang panjang.
"Utang yang digunakan untuk membangun itu, harapan setelah membangun infrastruktur ekonomi kita tumbuh. Lalu kalau ekonominya tumbuh, pajaknya naik. Tapi perlu diingat, pertumbuhan ekonomi setelah infrastruktur ini kan panjang. Oleh karenanya pemerintah harus bijak dalam kebijakan utang," ucapnya
Membebani APBN dan Generasi Berikutnya
Persoalan utang negara sebetulnya pada kemampuan negara membayar utang. Anggaran negara dalam membayar utang selalu diambil dari APBN.
Baca Juga: Kinerja PNM Berdayakan Ekonomi Perempuan Lampaui Grameen Bank
Menurut Imron, dengan adanya utang yang tinggi maka anggaran APBN yang sebelumnya dimanfaatkan untuk pembangunan akhirnya terpotong akibat harus membayar utang.
"Misalnya APBN kita Rp 2.100 triliun. Kalau 500 triliun harus dipakai bayar hutang, jadi kan tinggal 1600 triliun. Belum digunakan untuk kebutuhan rutin, gaji PNS, TNI, Polri. Nanti anggaran pembangunan akan tinggal sedikit maka hasilnya juga akan menghambat pembangunan," katanya
Selain membebani APBN, utang yang cukup tinggi juga akan membebani generasi berikutnya, karena harus ikut membayar utang negara melalui beban pajak. "Memang hutang yang tadi itu digunakan untuk membangun, itu kan membebani generasi berikutnya karena ikut membayar. Jadi sekali lagi pemerintah harus bijak dalam kebijakan hutang ini sehingga tidak membebani generasi berikutnya nanti," ucapnya
Dari angka 1 hingga 5, resiko utang Indonesia menurut Imron berada diangka 3. Dengan catatan, angka 1 masih dalam kondisi aman, angka 2 sedikit beresiko, angka 3 beresiko, angka 4 sangat beresiko dan 5 gagal bayar.
"Saya kasih angka 3. Jadi pemerintah sudah harus waspada. Kenapa? Karena kalau butuh 3 tahun pendapatan pajak, itu berarti bisa diasumsikan negara gak berjalan. Artinya itu sudah beresiko karena hutang itu sudah setara dengan pendapatan pajak selama 3 tahun tadi," tegasnya. sem/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
