Aliyadi Mustofa Fokus Perjuangkan Petani Tembakau dan Garam di Madura

06 Mei 2021 : 22:35:13

Aliyadi Mustofa (tengah) dalam pelaksanaan Reses II tahun 2021 di Sampang, Madura (6/5/2021).

SAMPANG – Masyarakat Madura yang mayoritas petani garam dan tembakau menyampaikan keluhannya kepada wakil rakyat di tingkat Provinsi. Hal tersebut tampak dalam kegiatan reses II anggota DPRD Jatim Aliyadi Mustofa di sejumlah lokasi di Dapil Jatim XIV yang meliputi wilayah Sampang, Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan 4-11 Mei 2021.

Aliyadi yang juga ketua Komisi B DPRD Jatim mengaku tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan masa depan petani garam dan tembakau agar tidak merugi. “Tentu kewajiban kami sebagai anggota DPRD Jawa Timur dalam rangka serap aspirasi setiap empat bulan sekali keliling dapil. sehingga banyak sekali temuan-temuan dari masyarakat yang mesti kita perjuangkan,” jelas Aliyadi Mustofa saat pelaksanaan Reses di Desa Karanganyar Kecamatan Ketapang Kabupaten SAmpang, Kamis (6/5/2021).

Aliyadi mengakui, salah satunya yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal garam. Baik itu terkait harga garam hingga kualitas garam. Dimana ini menjadi persoalan klasik sekali yang sampai hari ini pemerintah masih belum bisa memberikan solusi. Kadangkala garam rakyat tidak terserap hingga sekian banyak tapi disisi lain pemerintah malah punya kebijakan impor garam. “Ini jelas sesuatu kebijakan yang kontraproduktif dan menurut saya menyakitkan petani garam,” jelas politisi PKB ini.

Lalu ada lagi, soal harga garam yang selalu anjlok alias sangat murah. Padahal biaya produksi petani cukup tinggi. Tapi ditengah masalah seperti ini, pemerintah mendatangkan garam dari luar negera. “Maka ini salah satu yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita di komisi B khususnya berkaitan dengan garam harus segera ada jalan keluar yang kongkrit, agar masa depan petani garam tidak begini-begini saja,” cetusnya.

Persoalan yang juga kerap dikeluhkan di madura yakni soal Tembakau. Hampir sama dengan garam, Tembakau bagi masyarakat Madura khususnya di Sampang, Pamekasan dan Sumenep merupakan mata pencharian utama. Tapi sayang nasibnya hampir sama dengan garam. Artinya yang menjadi keluhan masyarakat Madura adalah soal harga tembakau yang masih jauh sekali dari harapan petani. Atau sangat murah sekali. Padahal kualitas tembakau di Madura ini adalah kualitas nomer satu yang dahulu selalu harganya tinggi.
Tapi sekarang, kata Aliyadi, perusahaan atau gudang yang membeli tembakau ∂ari petani menggunakan harga semaunya sendiri. “Nah ini yang perlu kita perkuat minimal dengan peraturan daerah khusus untuk perlindungan petani tembakau,” usulnya.

Hal ini penting, karena bila Pemerintah provinsi Jawa Timur segera menerbitkan Perda tentang tembakau maka akan diatur tata niaga dan sebagainya. “Agar para tengkulak, pemilik gudang tembakau tidak seenaknya sendiri menawar tembakau dari petani. Kalau itu dibiarkan petani kita yang dirugikan,” sebutnya.

Aliyadi memastikan, dua hal itu yakni garam dan tembakau akan menjadi konsen di Komisi B untuk sesegera mungkin ada respon cepat pemerintah. Untuk melakukan tindakan bagi petani garam atau petani tembakau. “Saya melihat langkah pemerintah provinsi Jatim terhadap dua hal ini sangat minim sekali,” ucapnya.
Ada misalnya Perda No 5/2015 tentang Perlindungan dan pemberdayaan pretani yang didalamnya juga mengatur terkait dengan perlindungan petani tembakau. “Tapi Perda ini kira-kira makna dari hasil yang bisa bermanfaat untuk petani tembakau itu apa? ini akan kita bedah bersama seluruh petani tembakau di Madura,” terang Aliyadi.

Anggota DPRD Jatim dua periode ini berharap pemerintah provinsi segera hadir mengatasi problem petani khususnya di wilayah Madura. “Harus ada kepastian. misalnya membantu pupuknya, penyerapan hingga tata niaga harga tembakau. Sehingga ada kepastian bagi petani tembakau untuk terus menanam,” cetusnya.

Dalam reses ini Aliyadi juga mendapatkan sejumlah aspirasi lainnya. SEperti terkait permintaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang masih belum layak. Aliyadi menilai masalah infrastruktur ini tidak cukup ditangani pemerintah pusat dengan dana desa saja. Tapi perlu sinergi dengan antara pemerintah provinsi hingga kabupaten. “Misalnya jalan kabupaten sudah sangat rusak tapi tidak bisa dibantu oleh anggaran dari pemerintah provinsi. nah hal semacam ini perlu ada solusi juga karena sudah ditunggu oleh masyarakat,” pungkas Aliyadi yang pada pelaksanaan Reses II 2021 ini juga membagikan bantuan sembako serta santunan bagi ratusan anak yatim serta lansia di setiap titik lokasi reses. rko





Berita Terkait