Pro-kontra Cyber Army MUI DKI

Aneh! MUI Jakarta Bikin Cyber Army, MUI Jatim tak Tertarik

23 November 2021 : 20:27:09

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ada yang aneh dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) . Tiba-tiba MUI DKI Jakarta membentuk tim siber atau cyber army. Padahal MUI Pusat tak instruksikan. Maka MUI Jatim tak terpancing manuver MUI Jakarta. Pengurus MUI Jatim sampai semalam, masih fokus umat. Tak tertarik kegiatan politik praktis.

MUI DKI Jakarta mengklaim tujuan pembentukan tim siber army adalah   untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dilansir dari website MUI DKI Jakarta, wacana pembentukan tim siber ini dikumandangkan oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar saat memberikan arahan dalam rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10/2021) lalu.

"Olehnya, untuk tingkat kota, perlu dibentuk tim khusus Siber dibawah koordinasi MUI DKI Jakarta yang nantinya membuat berita dan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya," kata Munahar saat itu.

Niat hati ingin perangi hoaks, pembentukan tim siber ini nyatanya menuai kontroversi. Pro dan kontra mulai berseliweran baik di media sosial maupun dikalangan politisi.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menganggap aneh langkah MUI DKI Jakarta membentuk tim siber tersebut. Menurutnya, pembentukan tim siber bukanlah tugas MUI.

"Ya aneh saja, ulama itu kan ngasih pengajian, ngasih pengajaran, bukan jadi tim siber, kalau itu biar dilakukan anak-anak muda saja lah," kata Jazilul dinukil Surabaya Pagi dari Kompas, Selasa (23/11/2021).

Selain dari PKB, kritik juga datang dari Mantan Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi. Melalui akun twitternya, Dedek memberikan dua pesan khusus kepada MUI DKI Jakarta terkait pembentukan tim siber.

Pertama, ia berpesan agar MUI DKI Jakarta tidak dijadikan sebagai alat politik bagi Anies Baswedan. Hal ini diingatkannya karena, langkah gerak dari tim siber salah satunya adalah melindungi Anies Baswedan dari serangan para buzzer.

"Kalau ingin memerangi hoax, perangi juga hoax yang dibuat pak Anies sendiri, misalnya klaim Jakprenuer yang melampaui target," tulis Dedek Prayudi dalam akun twitternya.

Pembentukan tim siber oleh MUI DKI Jakarta juga direspon oleh MUI pusat. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas melalui tulisannya yang diunggah di laman mui.or.id, mengingatkan agar pembentukan siber tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Menurutnya, bila tim siber tersebut dibuat dan dipergunakan untuk menegakkan kebaikan dan kemashlahatan bagi umat dan bagi bangsa maka hal demikian tentu jelas merupakan sesuatu yang baik dan terpuji.

"Tapi kalau dipergunakan untuk sesuatu yang buruk dan bisa menciptakan suatu kemafsadatan maka tentu dia merupakan suatu hal yang terlarang dan tercela," kata Anwar Abbas

 

MUI Jatim Fokus Pada Umat

Tim siber ala MUI DKI Jakarta nyatanya merupakan program internal. Sekertaris Komite Dakwah Khusus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, Ustad Ahmad Muwafik Saleh saat dikonfirmasi apakah pembentukan tim siber merupakan arahan dari pusat, ia menepis akan hal tersebut.

Khusus di Jatim kata Muafik, pihaknya selalu melalukan tugas sesuai dengan visi dan misi organisasi serta berfokus pada pelayanan umat.

"Tidak ada info tersebut," kata Muwafik melalui pesan singkat kepada Surabaya Pagi.

Saat ditanyai lebih lanjut apakah MUI Jatim memiliki bidang khusus untuk memerangi hoaks yang ditujukan pada ulama, ia pun membantah akan hal tersebut.

"Tidak ada yang secara khusus. Kita fokus pada umat," aku Muwafik.

 

 

 

Jangan Terlibat Politik Praktis

Sementara itu secara terpisah, Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura sekaligus peneliti Survey Center (SSC) Surabaya Surokim Abdussalam saat dihubungi menjelaskan, MUI secara kelembagaan di tengah perubahan lingkungan dan masyarakat yang cepat saat ini memang diharapkan bisa merevitalisasi perannya sebagai pengawal dan pelayan umat agar eksistensinya dirasakan, khususnya dalam membersamai umat.

Upaya merevitalisasi perannya tersebut kata Surokim, memang terkadang selalu ada irisan dengan politik. Hal inilah yang sering menimbulkan pro dan kontra karena terkait kepentingan politik praktis.

"Hanya saja perlu kehati-hatian jika terkait atau beririsan langsung dengan politik praktis yang berpotensi terjebak dalam dukung mendukung calon. Ini selalu bisa mematik kontroversi. Sebab MUI diharapkan tetap bisa menjaga peran netralnya dalam politik dan tidak memihak secara kelembagaan dan policy," kata Surokim kepada Surabaya Pagi.

Peran netral yang dimaksud olehnya berkaitan dengan program dalam hal ini pembentukan tim siber. Karena umat Islam, selalu ada di semua partai dan biasanya dukungan terhadap kandidat juga tersebar sehingga butuh dibersamai.

"Jika harus membentuk tim siber, diupayakan agar tujuannya tidak dilakukan untuk kepentingan politik praktis, tetapi ikhtiar itu lebih kepada upaya edukasi publik," katanya

Terkait upaya melawan hoaks, MUI sebetulnya tidak harus berdiri sendiri dalam memerangi hoaks yang menerpa ulama. Ia pun mengingatkan, pada peran MUI melawan hoaks dengan cara membangun bekerjasama dengan KPI dalam mengawasi siaran TV selama bulan ramadhan berlangsung.

"Jika itu dianggap urgen lebih baik berkolaborasi dengan lembaga lain bila ingin memainkan peran signifikan dalam pengawasan cyber seperti dengan dewan pers, KPI atau kominfo dan LSM masyarakat pemantau media," katanya

"Jadi jangan sendirian karena potensial menjadi polemik dan terjebak dalam kepentingan politik praktis tadi. Hati-hati saja, paling aman berkolaborasi dgn lembaga yang sudah ada untuk tugas itu sehingga MUI lebih fokus sebagai kekuatan moral force dan bukan eksekutor," tambahnya. sem





Berita Terkait