SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Menjelang tutup tahun 2022, sebanyak 50 anggota DPRD Gresik menemui konstituennya untuk menyerap aspirasi masyarakat atau reses.
Minggu (4/12/2022) siang, anggota DPRD Gresik M Syahrul Munir menggelar reses di Kafe Paddock Bungah. Di sana, dewan termuda ini diwaduli berbagai masalah.
Baca Juga: Wakil Rakyat Minta Bupati Gresik Membatalkan Pelantikan Pejabat Baru
Salah satu persoalan yang dihadapi warga adalah berobat gratis dengan modal KTP atau Universal Health Coverage (UHC) masih ada kendala.
Dari persoalan tersebut, dia pun mendorong dinas kesehatan mensosialisasikan program positif tersebut. Hal ini agar tak ada mispersepsi.
"Tadi warga tanya UHC, nah kami juga memberikan informasi bahwa berobat gratis ini berlaku di rumah sakit mana saja yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tentunya yang kelas tiga," ungkap dia.
Baca Juga: DPRD Gresik Gelar Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi
Untuk mendukung program UHC, Syahrul mengaku dewan telah menyetujui anggaran Rp100 miliar pada tahun 2023. Hal ini agar cakupan warga yang tercover BPJS bisa lebih luas.
"Untuk yang sakit, asal warga Gresik bisa langsung ke faskes pertama, tahun ini dianggarkan Rp23,5 miliar, tahun depan ada Rp100 miliar," ucapnya.
Selain sektor kesehatan, warga juga menyoroti problem ketenagakerjaan yang belum optimal. Bahkan, kondisi balai latihan kerja milik dinas memprihatinkan.
Baca Juga: DPRD Soroti Kesiapan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik
Dari persoalan itu, Syahrul mendorong warga mengusulkan pelatihan kerja bersertifikat melalui Jasmas dewan. Nanti bisa dikelola pemerintah desa.
"Sudah ada buktinya, tahun ini kita sudah melakukan di Desa Tanggulrejo, sudah ada hasilnya dari program pelatihan tenaga kerja bersertifikat. Ini penting karena perusahaan meminta kualifikasi khusus," imbuhnya.
Editor : Moch Ilham
