SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Aliansi Perumahan Nasional (Apernas Jaya) Jawa Timur mengeluhkan adanya pembatasan kuota pembiayaan rumah bersubsidi. Hal itu disampaikan Ketua DPD Apernas Jawa Timur, H. Syaiful Bachri, SH disela pengukuhan jajaran pengurus DPC Kediri Raya di salah satu hotel di Kabupaten Kediri, Selasa (15/10/2019).
Menurutnya, dengan adanya pembatasan maka masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur terancam kesulitan memperoleh rumah bersubsidi dari pemerintah.
"Untuk program penyediaan rumah, terutama perumahan bersubsidi, dengan arahan Presiden Jokowi bahwa realisasinya 1 juta rumah itu tergantung juga dengan keuangan pemerintah. Sebab, APBN terbatas dan kuota tiap tahun akhirnya dibatasi 100 - 120 ribu per tahun," kata Ketua DPD Apernas Jaya Jawa Timur, H. Syaiful Bachri, SH.
Syaiful menambahkan, kewenangan tersebut merupakan kebijakan Kementrian Keuangan. Ia juga menyesalkan kebijakan itu yang berdampak pada masyarakat kalangan menengah hingga menengah kebawah. Pasalnya, dengan kebijakan tersebut maka masyarakat berpenghasilan rendah akan kesulitan memperoleh rumah idaman.
"Memang untuk penambahan kuota ini secara otomatis akan menambah anggaran. Kita hanya berharap pemerintah dapat menambah kuota pembiyaaan tersebut," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo mencanangkan sejuta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun dengan adanya pembatasan kuota, maka masyarakat terancam tidak mendapatkan rumah impian.
Hal senada diungkapkan Ir. M. Rustamaji, Ketua DPC Apernas Jaya Kediri Raya yang baru saja dikukuhkan. Menurutnya, permintaan perumahan subsidi di wilayah Kediri Raya (kota dan Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk) dari tahun ke tahun semakin meningkat.
"Potensi di Kediri sangat bagus, Alhamdulillah dari tahun kemarin, hasil KPR BTN yang menjalankan program perumahan subsidi, masuk terbesar di Jawa Timur. Untuk data pastinya ada di BTN," jelas Ir. M. Rustamaji.
Meskipun baru awal terbentuk, Apernas Jaya Kediri Raya telah memiliki anggota tetap sebanyak 10 pengembang. Sementara itu, struktur pengurusan yang baru dikukuhkan terdiri dari, Ketua : Ir. M. Rustamaji, Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan dan Perizinan : Moch. Andhi Machfudi, Wakil Ketua Bidang Perbankan dan Perpajakan : Wahyu Mustofa, Sekretaris : A. Dedu Hariyono, Humas dan Keanggotaan : Andri Wicaksono, S.Sos. Can
