Permintaan Ketua Umum KNPI Pusat. Sementara KONI Jatim Meminta PON Papua Tetap Dilaksanakan, karena Bisa Mengganggu Mental Atlet
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Jokowi diminta membatalkan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021. Permintaan ini terkait gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini dinaikan statusnya sebagai teroris.
Demikian disuarakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama Pasalnya menurut Haris, akan sangat rawan apabila PON XX Papua 2021 tetap dilaksanakan, mengingat situasi di pulau Cendrawasih tersebut tidak aman.
Dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (6/5/2021) Haris mengatakan bahwa DPP KNPI telah meminta pemerintah supaya menghentikan pelaksanaan PON XX Papua 2021.
Permintaan pembatalan PON XX Papua 2021 itu dilakukan DPP KNPI buntut dari konflik yang masih terjadi pulau Cendrawasih yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"DPP KNPI meminta pemerintah untuk membatalkan penyelenggaraan PON di Papua," pinta KNPI.
KONI Jatim Tetap Lanjut
Sementara, KONI Jawa Timur menganggap pembatalan atau penundaan kembali PON XX Papua 2021 dianggapnya bisa merusak seluruh bidang. Baik itu merusak mental atlet dan juga merusak anggaran yang telah disiapkan. Dalam hal ini, anggaran yang telah disiapkan, bisa semakin membengkak lebih besar lagi.
"Kalau ditunda atau dibatalkan, jangan lah. Ini malah nambah merusak mental atlet. Sudah seharusnya tahun lalu, tapi karena Covid-19, ditunda lagi. Apalagi kalau dibatalkan," jelas Ketua KONI Jawa Timur Erlangga Satriagung, saat ditemui Surabaya Pagi, beberapa waktu lalu di ruangannya di KONI Jatim.
Apalagi, tambah Erlangga, anggaran sudah disiapkan, kalau event empat tahunan ini ditunda lagi atau dibatalkan, bisa makin membengkak. "Wong anggaran dari Pemprov yang turun hanya Rp 192 Miliar. Apalagi kalau PON ditunda. Waduh mas, tambah membengkak nanti. Duit teko endi. Sakno atlet juga," tambah Erlangga.
Menurut Erlangga, dana Rp 192 Miliar, dengan asumi PON tetap dilaksanakan tahun 2021, dianggap masih minim. Apalagi, melihat medan di Papua, cukup besar. Serta target KONI Jatim untuk persiapan puslatda dan event nanti, minimal Rp 300 Miliar.
“Rp192 miliar tidak mencukupi buat persiapan jelang PON. Awal kami sepakat Rp390 miliar cukup sampai PON, tapi untuk persiapan kita butuh Rp300 miliar karena akan ada program training camp luar negeri, try out, mendatangkan pelatih asing, dan macam-macamnya itu. Tapi ternyata yang disetujui Rp192 miliar sedangkan sisanya diberikan nanti untuk kebutuhan di Papua. Tentu ini akan berdampak, karena dana gak bisa digelontor di belakang,” jelas pria yang juga pernah mencalonkan menjadi Wakil Wali Kota Surabaya pada tahun 2005 ini.
Baca Juga: Komisi E Dorong KONI Jatim Segera Ajukan Anggaran PON XII Aceh
Untuk itu, ia berharap PON Papua 2021 ini tetap dilaksanakan meski dalam situasi pandemi Covid-19 dan kondisi medan di Papua saat ini.
Dana Penyelenggaraan Rp 15 T
Anggaran yang sudah disetujui pemerintah pusat untuk penyelenggaraan PON XX adalah Rp 15 triliun. Sampai kini, Pemerintah Provinsi Papua sudah menghabiskan biaya hingga Rp 2,37 triliun untuk pembangunan sembilan arena PON Papua 2021.
Sesuai dengam usulan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Pusat), penyelenggaraan PON XX akan berlangsung pada 2-15 Oktober 2021 di Papua. PON berbiaya besar ini akan iikuti 6.484 atlet dari 34 provinsi se-Indonesia. Atlit ini akan mengikuti pertandingan 37 cabang olahraga, Diperkirakan PON di empat kota ini akan dihadiri 21.338 orang.
37 Cabang itu akan tersebar di empat klaster, yakni klaster Kota Jayapura, klaster Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.
Demi Keselamatan Atlit
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
Haris sangat khawatir jika PON XX Papua 2021 tetap dilaksanakan, maka ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain itu, Haris menyampaikan alasan utama DPP KNPI meminta pemerintah membatalkan penyelenggaraan PON XX Papua 2021, karena sudah diturunkannya 'Pasukan Setan' Kodam Siliwangi ke tanah Papua.
"Alasan pembatalan PON di Papua menurut DPP KNPI dikarenakan negara sudah menurunkan 'Pasukan Setan' KODAM Siliwangi," katanya. Selain alasan demi keselamatan Atlet, suporter dan masyarakat,
Saat ini, pemerintah telah menurunkan 'Pasukan Setan' Kodam Siliwangi untuk memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Disinyalir dengan diturunkannya 'Pasukan Setan' Kodam Siliwangi itu, maka akan terjadi peperangan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
KKB juga bisa saja menyasar ke perhelatan PON XX Papua 2021, karena sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah pusat.
Apalagi setelah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah, KKB juga mengancam akan menyasar orang-orang Jawa. erk/rmc/cr2/rm
Editor : Moch Ilham
