SURABAYAPAGI.COM, Sampang - Bantuan Sosial (Bansos) merupakan hak untuk warga tidak mampu atau dalam kategori miskin. Maka dari itu, bansos tersebut harus diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agar bisa mengurangi beban hidup sehari - hari.
Menurut aktivis Sampang Mohammad, MH mengatakan, apapun alasanya hak warga miskin harus diberikan seutuhnya, tidak boleh diminta dengan iming - iming shodaqoh kegiatan desa, karena Bansos itu sangat dibutuhkan oleh KPM.
Baca Juga: Jokowi Berbunga-bunga, Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti
“Alasan apapun tidak boleh ada oknum meminta atau memotong Bansos, kerana Bansos tersebut sangat dibutuhkan oleh mereka," katanya.
Karena pada sejatinya, pungutan liar bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bisa diancam hukuman 15 tahun penjara atas tindakan tak terpuji.
Sesuai Pasal 2 ayat 1 untuk primernya, dan subsidernya Pasal 3 UU 31/1999 dan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Ulama, Kyai, Santri Support H. Slamet Junaidi Dua Periode
“Apapun dalilnya jangan coba mencari celah untuk melakukan pungli. Sebab, bantuan Bansos hak orang miskin tidak celah untuk pungli, bilamana ada akan bersentuhan hukum, apapun alasannya," tegasnya.
Setelah media ini konfirmasi kepada Kades Jrangoan H. Mustofa, dia mengatakan, atas dasar kesepakatan bersama, dia berdalih, uang tersebut untuk shodaqoh acara desanya.
“Itu hasil kesepakatan bersama, uang itu untuk shodaqoh," katanya.
Baca Juga: Walaupun Rival Belum Muncul, Dukungan H Slamet Junaidi Melesat
Lanjut orang nomor satu di Desa Jrangoan ini, hasil uang yang dikumpulkan untuk kegiatan desa sebanyak 6 kali, yaitu untuk Hail Bujuk, Haul Masyayikh dan lain sebagainya, sedangkan sisanya ditanggung desa.
“Uang itu untuk kegiatan desa, seperti acara haul, dan lain - lain, sisanya kami yang nanggung untuk suksesnya acara," ungkapnya. gan
Editor : Moch Ilham
