SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi Partai Golkar memastikan mendukung kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Eri Cahyadi – Armuji soal kenaikan honor operasional RT, RW dan LPMK.
“Yang pasti kami (Fraksi Golkar) sangat mendukung kebijakan itu,” ujar Arif Fathoni, Ketua Fraksi Golkar, Kamis (9/4).
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
Menurut dia, karena bagaimanapun juga pemerintah kota dinilai berhutang budi kepada RT. RW dan LPMK se kota surabaya.apalagi perjuangan melawan covid-19 dengan membentuk kampung tangguh.
“Karena ujung tombak keberhasilan penanganannya (Covid-19) itu terletak kepada RT dan RW,” kata Arif Fathoni sapaan akrab Thoni ini.
Untuk itu, pihaknya menyatakan sangat mendukung, namun yang menjadi pertanyaan kapan akan direalisasikan karena mengingat pembahasan APBD Perubahan belum dilakukan.
“Saya berharap Pemerintah Kota mempercepat segera mengajukan KUA PPAS sehingga kita bisa segera membahas itu secara bersama sama,” terangnya.
Secara prinsip, Thoni yang juga anggota Komisi A ini, kembali mendukung penuh bahkan bila perlu kemudian keuangan pemerintah kota sudah stabil setelah pandemi covid-19 segara berlalu pendapatan daerah melebih target.
“Kami mendukung honorarium RT, RW dan LPMK Se-Kota Surabaya itu dinaikan,”ungkapnya.
Ditanya ideal kenaikan nomimal honor operasional RT, RW dan LPMK ini, Thoni menilai masih kurang, seharusnya menurut dia seharusnya sekitar 3 juta per bulan,“Bayangan saya itu minimal sekitar 3 juta / bulan,” katanya.
Meskipun semua mengetahui, lanjut Thoni juga Ketua Golkar Surabaya ini, bahwa menjadi ketua RT maupun RW adalah medan pengabdian di masyarakat, namun yang lebih penting, menurut dia, adalah bagaimana pemerintah kota mengapreasiasi pengabdian masyarakat.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony Ajak Warga Budayakan Tidak Buang Sampah di Saluran Air
“Kami berharap pandemi covid-19 segera berlalu sehingga pendapatan asli daerah bisa terealisasi sesuai target dan kami berharap pula Pemerintah Kota justru malah menaikan lebih dari itu,” pungkas Thoni.
Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Budi Laksono menyebut bahwa kenaikan biaya operasional itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena RT, RW, dan LPMK adalah ujung tombak pelayanan warga.“Kenaikan honor itu persis seperti dikampanyekan Mas Eri dan Cak Ji dalam Pilwali lalu. Satu demi satu janji kampanye itu mulai terealisasi,” kata Budi.
Pria yang juga menjabat Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya ini melanjutkan PDIP sendiri bertekad mengawal pemerintahan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
Kader-kader PDIP seluruh Surabaya dengan cepat mengabarkan kebijakan dan terobosan Wali Kota dan Wawali ke masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Gelar Halal Bihalal
Kebijakan terbaru itu menambah daftar inovasi Eri-Cak Ji. Sebelumnya, ada Jaminan Kesehatan Semesta (JKS), di mana warga cukup memakai KTP untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Pemkot Surabaya memberikan perhatian kepada RT, RW, dan LPMK.Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji telah sepakat menaikkan honor mereka dua kali lipat.
Pemkot resmi menaikkan biaya operasional atau honor mereka. Ketua RT dari semula Rp 550.000 per bulan, naik menjadi Rp 1 juta. Untuk Ketua RW dari Rp 600.000 jadi Rp 1,25 juta. Sedang LPMK, dari Rp 700.00 menjadi Rp 1,5 juta.
Kenaikan honor tersebut sebagai jawaban atas janji Eri-Cak Ji saat kampanye. Alq
Editor : Moch Ilham
