Selama Era Wali Kota Risma, Dana Jasa Pelayanannya Menyedihkan. Malah Ada Perbedaan Gaji Guru KB-TK
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Jasa pelayanan atau jaspel guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kota Surabaya tengah menjadi pergunjingan. Pasalnya, hingga awal November 2020, sejumlah guru PAUD dibawah naungan Pemkot Surabaya, selama kepemimpinan wali kota Tri Rismaharini, tak nikmati kesejahteraan yang memadai. Padahal mereka melakukan bimbingan bagi siswa Kelombok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) dengan serius, dalam awal pengembangan belajar seorang anak sebelum masuk ke jenjang di Sekolah Dasar (SD).
Dalam dua hari terakhir minggu ini, redaksi Surabaya Pagi menerima beberapa kiriman surat elektronik terkait keluhan guru PAUD di Kota Surabaya yang jauh dari sejahtera. Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dibawah Wali Kota Surabaya yang baru nanti mau memikirkan sungguh-sungguh kesejahteraan mereka. Mengingat era Wali Kota Tri Rismaharini, belum memperhatikan gaji guru PAUD secara menusiawi.
Tim wartawan harian Surabaya Pagi dan SURABAYAPAGI.com, menelusuri langsung di lapangan dengan mendatangi beberapa sekolah Kelompok Bermain (KB) – Taman Kanak-kanak (TK) di Surabaya, sejak Rabu (4/11/2020) hingga Jumat kemarin (6/11/2020).
Hasil penelusuran tim harian kita di lapangan, beberapa guru PAUD mendapat gaji yang memprihatinkan yaitu masih ada yang digaji Rp 250 ribu satu bulan. Bahkan
Kepala Sekolah KB-TK Al Hikmah, Noor Iz Zumara, mengakui jenjang dan gaji guru KB-TK, masih memiliki perbedaan. Terutama soal dana jasa pelayanannya.
Jaspel PAUD Rp 250 Ribu
Menurut Noor, guru TK yang sudah sertifikasi, akan mendapatkan dana yang angkanya cukup. Tetapi bagi yang belum sertifikasi, hanya mendapatkan tunjangan jasa pelayanan. Pasalnya, Pemkot Surabaya mengatur dengan aturan-aturan tertentu. "TK itu masuk dalam jenjang PAUD, sifatnya formal. Jasa pelayanan guru PAUD yang bernaung dibawah yayasan hanya mendapatkan dana dari Pemkot sebesar kurang lebih Rp 250 ribu selama pandemi, tetapi itu menyesuaikan dengan jumlah siswa. Ukurannya, satu guru harus pegang 15 siswa," ungkap Noor Iz Zumara, saat ditemui di kantornya, Kamis (5/11/2020).
Hal ini menandakan bahwa, guru PAUD masih jauh dari kata sejahtera. Jika sekolah atau guru tidak memenuhi kuota siswa yang telah ditentukan, tambah Noor, maka tidak akan menerima dana dari Pemkot.
Selain jauh dari kata kesejahteraan finansial, kesejahteraan sosial guru pun masih belum aman. Noor Iz Zumara juga sudah meminta kepada Pemerintah Kota untuk memperhatikan guru-guru PAUD. Pasalnya, guru PAUD, menurut sangat berperan penting dalam membentuk pondasi pendidikan para murid. Maka dari itu, Noor merasa bahwa sistem pembelajaran daring ini kurang cocok diterapkan pada jenjang PAUD. “Maka itu, di tingkat Pendidikan dini ini, para murid lebih bisa dibentuk melalui sentuhan-sentuhan dan bertatap langsung dengan Guru,” tambah Noor.
Berawal dari jeritan orang tua yang kurang paham mengenai sistem pembelajaran daring, para guru PAUD masih memikirkan langkah yang tepat untuk sistem pembelajaran kedepannya. Beberapa orang tua juga berhalangan mendampingi anaknya karena harus sibuk dengan urusan pekerjaan.
Untuk itu, Noor Iz, sebagai Kepala Sekolah KB-TK Al Hikmah, berharap pada Cawali dan Cawawali Surabaya mendatang, agar membuat kebijakan terkait sistem pembelajaran yang menguntungkan antara guru, murid dan wali murid. "Jika di sektor lain sudah diberi kebebasan untuk beroperasi, diharapkan bidang akademis juga mendapatkan kebebasan. Selain itu agar lebih focus meningkatkan kualitas mutu guru PAUD dengan pembinaan, pelatihan maupun penguatan," pungkasnya.
Edukasi Pemkot Kurang
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony Ajak Warga Budayakan Tidak Buang Sampah di Saluran Air
Senada juga diutarakan Kepala Sekolah KB Al Islah, Khamimatut Toharoh, S.Pd, saat ditemui tim wartawan harian kita di sekolahnya, Jumat (6/11/2020). Khamimatut meminta kepada Pemkot Surabaya untuk memberikan edukasi lebih untuk PAUD. Karena selama ini, tambahnya, PAUD dinilai jauh dari kata perhatian dari pemerintah. Khususnya antara guru PAUD dengan wali murid.
"Kebanyakan wali murid masih menganggap bahwa guru bertanggung jawab penuh pada pendidikan anaknya. Padahal guru juga membutuhkan kerjasama dari para wali murid," ujar Khamimatut Toharoh, S.Pd., Kepala Sekolah KB Al-Islah.
Guru KB memang berperan penting dalam membangun pondasi pendidikan para murid. Dasar itu, ia berharap tidak ada perlakuan yang membedakan dari Pemkot antara guru KB, guru TK dan guru SD. Apalagi, pada masa pandemi saat ini, para guru KB merasa sedikit terhambat dalam memaksimalkan perannya dengan sistem pembelajaran yang ada.
"Dengan sistem daring seperti ini, orang tua juga terlalu ikut campur dalam tugas yang diberikan guru untuk murid. Hal ini mempengaruhi penilaian yang harusnya bersifat 'murni''. Berbeda halnya jika pembelajaran dilakukan di sekolah, hasilnya pasti murni dari siswa itu sendiri," jelas Khamimatut.
Hal ini menandakan bahwa edukasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya pada orang tua terkait sistem pembelajaran di jenjang PAUD masih belum maksimal. "Saya berharap pada calon walikota Surabaya yang akan datang, supaya bisa lebih mengedukasi para orang tua dan bisa membuat perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di jenjang PAUD," ungkap Guru KB itu dalam menyampaikan harapannya.
Selain itu, Khamimatut Toharoh juga membenarkan fakta bahwa, secara finansial, para Guru masih jauh dari kata sejahtera. "Saya sudah mengajukan ke Pemkot Surabaya, tapi sampai saat ini, saya belum juga menerima dana bantuan kuota internet itu. Entah masih nunggu antrian atau bagaimana masih belum jelas," pungkasnya.
Kebijakan Pemkot Kekang PAUD
Baca Juga: Adventure Land Romokalisari Surabaya Ramai Peminat Wisatawan Luar Kota
Sedangkan, salah satu guru PAUD yang meminta namanya tidak dipublikasikan, sebut saja, Ninis, Rabu (4/11/2020) kecewa dengan Pemkot Surabaya selama 10 tahun dipimpin Wali Kota Risma. Pasalnya, kebijakan Risma terhadap guru PAUD, terbilang masih jauh dari kata sejahtera.
Sebagai orang yang paling pertama dalam membangun karakter anak di dunia pendidikan, Salary yang diterima seriap bulannya dinilai kurang sesuai oleh Guru muda itu.
"Dinaikin lah sedikit. Masa' kita seorang guru yang ada di garda terdepan pendidikan masih tidak layak mendapatkan kenaikan gaji?", tambah Ninis.
Ia juga meminta kebijakan konkrit dari Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kualitas guru PAUD. Sebab, selama ini, kebijakan Pemkot Surabaya tentang larangan para murid dan para guru untuk bertemu menjadi sorotan bagi Ninis. Ninis menilai, Guru PAUD terperangkap dalam kebijakan tersebut. "Kebijakan ini bisa dikatakan membantu, tetapi bisa dikatakan mengendorkan sistem pembelajaran juga," ujar Ninis. Ninis mengatakan hal tersebut atas dasar kondisi imun Anak Usia Dini yang memang kurang kuat. Sedangkan jika pembelajaran dilakukan secara daring, konsentrasi dari tiap-tiap murid dinilai menurun.
Ninis berharap pada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya, "Ya saya berharap, kedepannya pemimpin Kota Surabaya lebih memperhatikan kesejahteraan sosial dan finansial Guru," pungkas Ninis.
Sementara, Ketua Himpaudi Surabaya Agus Setiyono mengatakan bahwa jasa pelayanan (jaspel) guru PAUD se-Surabaya dinilai terlalu kecil untuk ukuran kerja yang tidak ringan.
Untuk sekarang kesenjangan jaspel sudah ada jarak antara PPT di Balai RW yang terima Rp 400 ribu per bulan. “Sementara kita kelompok bermain dan TK yang notabene kerjanya lebih panjang, apalagi harus S1 PAUD hanya dapat Rp 250 ribu per bulan,” ujar Agus.
Agus mengaku, guru PAUD selama ini dianaktirikan oleh pemerintah kota maupun dinas pendidikan. Sebagai contoh, wali kota maupun kepala dinas pendidikan tidak pernah datang di acara yang dihelar Himpaudi.
“Paling yang datang hanya sekelas kasi atau kabid. Kalau wali kota atau kadisnya ngak pernah. Sedangkan di daerah lain itu bupati atau wali kotanya datang. Kami juga mau audiensi, tetapi ngak pernah diterima,” katanya. mbi/alq/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
