.jpg)
Ada Aksi Kerumunan Massa Tolak PPKM, Luhut Ancam Batalkan Pelonggaran Tanggal 26 Juli 2021
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, meminta presiden Jokowo dalan menangani pandemi Covid-19 ini, melibatkan banyak pihak lainnya yang berkompeten. Termasuk mantan Menkes Dr. Terawan dan Prof Dr. Siti Fadilah. Hal ini untuk menentukan kebijakan jangka panjang.
"Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Maka kita butuh kesiapan dalam menghadapi bagaimana pun situasinya ke depan. Baik dalam penanganan maupun pencegahan terhadap setiap kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dan harus melibatkan orang-orang khusus yang memiliki rekam jejak dalam menghadapi pandemi," ujar senator asal Bengkulu dalam keterangan persnya, Rabu, (21/7/ 2021).
"Saya meminta kepada Bapak Presiden RI untuk memanggil ibu Siti Fadilah Supari dan bapak Terawan ke Istana dan sekaligus pemerintah untuk dapat memberikan ruang keterlibatan secara formal (kewenangan khusus) dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, dalam menghadapi pandemi sekarang, Indonesia butuh sosok yang memiliki pengalaman secara nyata. Sebagaimana diketahui, Siti berpengalaman menangani wabah flu burung di Tahun 2005 silam.
"Jadi segera harus dirumuskan dengan pendekatan yang berasal dari kacamata ilmu pengetahuan dengan melibatkan orang yang berpengalaman secara komprehensif dalam dunia epidemiologi. Dan beliau (Siti Fadilah) memiliki semuanya untuk berperan besar membantu pemerintah menanggulangi COVID-19," katanya.
"Ibu Siti adalah aset bangsa ini. Apalagi dalam menghadapi pandemi. Beliau adalah seorang ilmuwan dan kaya pengalaman di birokrasi sebagai menteri di pemerintahan. Selain itu, beliau telah menerbitkan 150 karya ilmiah yang dipublish dalam jurnal nasional maupun internasional," tambah Sultan.
Sebelumnya Siti Fadilah Supari sebelumnya angkat bicara perihal kabar pemberitaan sejumlah media asing yang melabeli Indonesia sebagai episentrum Covid-19 dunia.
Menurutnya, pelabelan tersebut merupakan hal yang memalukan, sepatutnya pemerintah bisa menghindari label negatif tersebut.
"Kalau perlu kerja 24 jam, menterinya harus berpikir keras agar jangan sampai status itu diberikan ke kita. Itu waktu masa saya dulu," ujar Siti Fadilah dalam kanal Hersubeno Point di YouTube dipantau Selasa, (20/7/ 2021).
Bahkan, dia mencotohkan saat dirinya menjadi Menteri Kesehatan kala itu perlu pengorbanan luar biasa sampai dimasukan ke penjara.
"Saya sampai mengorbankan diri saya sendiri di penjara karena melawan dan mereformasi WHO. Saya lawan dan nyatakan WHO tidak benar bahwa Indonesia akan menjadi episentrum flu burung, dan akhirnya saya bisa membuktikan bahwa virus flu burung itu tidak menular, padahal WHO mengatakan menular," jelasnya.
Hingga akhirnya WHO direformasi karena di belakang Siti Fadilah Supari ada 128 negara.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
"Jadi alhamdulillah waktu itu saya bisa menggagalkan pandemi flu burung dan mencegah masuknya flu babi ke Indonesia," ungkapnya.
Ancam Pelonggaran Dibatalkan
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengancam rencana pelonggaran kebijakan PPKM Darurat pada 26 Juli 2021 akan dibatalkan. Pernyataaan itu disampaikan Jodi menanggapi adanya aksi kerumunan massa yang menolak PPKM di sejumlah tempat termasuk di Bandung, Jawa Barat.
Kerumunan massa itu berasa dari ribuan pengemudi ojek online alias ojol yang menolak adanya PPKM level 4. Menurutnya, kerumunan massa tersebut bisa meningkatkan resiko penularan Covid-19 terutama varian Delta dalam satu atau dua pekan ke depan.
Semisal kasus Covid-19 dilihat meningkat kembali, maka janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merelaksasi kebijakan PPKM pun akan sirna. Karena Jokowi berjanji untuk melonggarkan apabila jumlah penularan kasus Covid-19 sudah menurun.
"Pada akhirnya banyak orang yang akan merugi karena tindakan melanggar panduan protokol kesehatan dan lalai bisa menunda upaya relaksasi yang direncanakan akan dilakukan pada 26 Juli mendatang," kata Jodi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kominfo RI, Rabu (21/7/2021).
Baca Juga: Jokowi Dituding Lebihi Soeharto
Luhut Akui Tidak Mudah
Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Luhut B Pandjaitan, mengungkap jika menangani pandemi COVID-19 tidak mudah. Luhut mengaku sedih banyak pihak yang dengan mudahnya mengkritik kinerja pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Luhut saat wawancara bersama Kompas TV, Selasa (20/7) malam.
Luhut yang juga merupakan Menko Marves heran banyak orang yang curiga terhadap keputusan pemerintah. Padahal menurutnya semua keputusan dipertimbangkan demi kepentingan bersama dan transparan.
Dalam rangka membuktikan pernyataannya, Luhut bahkan tak segan mengundang presenter KompasTV, Ilona, untuk ikut rapat terkait penanganan PPKM darurat pada Rabu (21/7). Undangan ini sekaligus diberikan Luhut untuk menjawab pertanyaan Ilona, apakah pemerintah bisa meningkatkan testing corona di masa PPKM Darurat.
“Ini kita mau lakukan besok rapat jam 9, pertama bahas ini. Kau boleh ikut. Silakan lihat, enggak ada yang ditutupi, kok. Silakan lihat bahwa enggak gampang urus ini. Jadi teman-teman yang suka kritik silakan nanti kita ajak via Zoom,” kata Luhut. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham
