SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Presisi. Saat dilantik ia mengusung tagline Presisi. Dalam ilmu statistik, presisi digambarkan sebuah tingkat konsistensi dari sebuah pengamatan. Dan ini ditentukan berdasarkan besarnya perbedaan dalam nilai data yang dihasilkan.
Ahli statistik menyebut presisi sangat ditentukan oleh kestabilan kondisi pengamatan, kualitas alat, kemampuan dari pengamat, dan prosedur pengamatan.
Baca Juga: Cari SIM Dibawah 17 Tahun, Benchmark Gibran
Akal sehat saya menyebut tagline presisi Kapolri Jenderal Listyo, selain sebuah akronim di kepolisian, bisa juga ditelaah dari ilmu statistik dan ilmu pengetahuan. Logika saya menyerap pertimbangan Kapolri pilih tagline presisi, agar kinerja Polri andal merepresentasikan pengukuran yang konsisten sebagai penegak hukum secara berulang-ulang.
Makanya, saya bisa paham saat dengar pendapat dengan Komisi III DPR-RI, Jenderal Listyo ingin merevisi dua Peraturan Kapolri (Perkap) yang digunakan menyidangkan etika AKBP Raden Brotoseno. Revisi ini dengan mengundang pakar ilmu hukum sekaligus mendengar aspirasi masyarakat.
Bagi saya, ICW bagian dari masyarakat. ICW mengkritik 'rekruitmen' kembali AKBP R. Brotoseno, di kesatuan Bhayangkara, meski ia ditempatkan di unit yang berbeda (demosi).
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, naluri kewartawanan saya juga ikut terusik atas 'pengangkatan' kembali bekas napi korupsi yang divonis Pengadilan Tipikor Jakarta, lima tahun dalam kasus suap.
Dalam sidang terungkap, suap yang diterima Brotoseno, saat ia menjadi pejabat di unit Tipikor Bareskrim Polri. AKBP Brotoseno, dinyatakan oleh Pengadikan Tipikor Jakarta, terbukti disogok Rp 1,9 miliar oleh pengacara seorang tersangka korupsi. Brotoseno diminta oleh penyuap untuk menghambat proses penyidikan.
Temuan dalam sidang ini secara akal sehat membuktikan Brotoseno mencederai kepercayaan negara untuk mengusut kasus dugaan korupsi. Dan statusnya saat menerima uang Rp 1,9 M dari janji Rp 3 m, Brotoseno, saat ia menjadi penegak hukum.
***
Kasus suap yang mendera AKBP Brotoseno, telah membuka tabir modus keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang mesti berantas korupsi malah terlibat korupsi. Ini bisa disimak dari fakta sidang, AKBP Brotoseno adalah penegak hukum Polri yang terjerembab dalam kasus hukum.
Perilakunya mencoreng penegakan hukum yang ditugaskan pemberantasan korupsi malah mencederai lembaga penegak hukum Polri.
Baca Juga: Sengketa Pilpres 2024 Berakhir dengan Dissenting Opinion
Presedur sanksi etika, dilakukan setelah AKBP Brotoseno divonis bersalah karena korupsi suap. Devisi Propram yang punya wewenang bertindak memberi sanksi etik hingga mencabut hak Brotoseno menjadi anggota Polri lagi, ternyata memberi sanksi ringan.
Jadi meski kepolisian memproses Brotoseno secara internal, namun perlu dipertanyakan sejauh mana prosesnya bakal membuka tabir lebih lanjut efek jerah untuk anggota Polri lainnya.
Nah disinilah peran Devisi Propram Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk penegak hukum anggota polri yang korup. Apalagi buat Brotoseno, aparat penegak hukum yang ternyata menjadi bagian dari tindak pidana korupsi.
Saya anggap wajar Kapolri Presisi ini gelisah dengan hukuman ringan terhadap Brotoseno. Apalagi sampai diusik di publik.
Pesan moral atas kasus Brotoseno, kemana lagi rakyat harus mencari keadilan, jika ada Penegak Hukum berpangkat AKBP justru menjadi makelar kasus bersama seorang pengacara tersangka korupsi.
Seandainya, saat itu AKBP Brotoseno tidak kena OTT tim Devisi Propram Polri, proses hukum tersangka korupsi menguntungkan orang-orang tertentu yang memberi suap Rp 1,9 miliar. Artinya, bila Brotoseno tak terciduk OTT perbuatan tersangka korupsi yang ditanganinya sangat merugikan pihak pencari keadilan.
Baca Juga: Peran Shin Tae Yong Bangun Team Work
Sejauh ini publik belum diajaj berpikir bahwa perbuatan Brotoseno, bagian dari makelar Kasus oleh penegak hukum bersama penasehat hukum atau pengacara.
Akal sehat saya berpikir peristiwa Polri memberi ruang bagi terpidana korupsi sekelas Brotoseno (perwira menengah) untuk menjadi polisi lagi, membuktikan hukum dan keadilan masih menjadi barang mahal di negeri ini.
Kasus Brotoseno semacam ini bisa menggambarkan hukum yang mestinya bertanggungjawab (akuntabel) direndahkan. Saya menilai upaya Kapolri presisi berkaitan merevisi dua Perkap gambaran upaya pimpinan Polri yang ingin memberi kepastian hukum terhadap sanksi internal Brotoseno dalam sistem hukum di Polri.
Keinginan Kapolri presisi untuk memecat AKBP Brotoseno, bisa berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Akal sehat saya menyebut revisi dua perkap ini bagian dari proses penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum di internal Polri.
Saya setuju dengah sikap Kapolri yang mengakui, putusan sidang etik terhadap AKBP Brotoseno patut dipertanyakan. Inilah Kapolri presisi. Apalagi Kapolri presisi ini menyebut hasil putusan pada AKBP Brotoseno, tanpa memberikan sanksi berat , bukan cuma mencoreng penilaian publik terhadap institusi Polri. Tetapi, juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Bravo Kapolri presisi. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
