SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Media asing ternama asal Inggris, The Economist, memberitakan jika ada dugaan kejanggalan terkait data kematian akibat Covid-19 di Indonesia.
Data dari rezim Presiden Joko Widodo tercatat ada 135.861 orang Warga Negara Indonesia (WNI) meninggal dunia akibat Covid-19. Tapi data yang digali The Economist, terdapat 280 ribu sampai 1,1 juta orang WNI yang meninggal dunia akibat Covid-19.
Baca Juga: Dokter Paru Mereaksi Jokowi Soal Endemi
Artinya, angka kematian akibat Covid-19 versi The Economist itu 500 persen atau 5 kali lebih besar dari angka kematian yang disajikan rezim Presiden Jokowi. The Economist menyebut jika angka yang didapat bisa saja berbeda dengan cara hitung pemerintah dalam merekap data.
Permodelan The Economist berdasar dari asumsi data resmi pemerintah yang sudah akurat. Akan tetapi, di dalam perjalanan seiring dengan perkembangan kasus, pemerintah di suatu negara bisa saja mengubah indiktor dan definisi yang disebut kasus kematian akibat Covid-19.
Tak Masuk Hitungan Resmi
Jika terjadi perubahan tersebut, The Economist menjelaskan bisa saja perhitungan model menjadi tidak reliabel. Faktor lain, negara yang melaporkan angka kematian secara rutin dan relatif akurat adalah mereka berpendapatan tinggi dan menengah. Sementara permodelan The Ecconomist menjadi kurang akurat jika tiba-tiba terjadi konflik atau bencana alam.
The Economist menyajikan data tentang berapa banyak jumlah korban meninggal akibat Covid-19.
"Jawabannya tergantung data yang tersedia dan tergantung bagaimana Anda mendefinisikan penyebab kematian," ungkap redaksi pada tulisan berjudul berjudul The Pandemic's True Death Toll itu.
Dalam tulisannya, redaksi mengungkap ada perhitungan di mana sebenarnya meninggal akibat Covid-19, akan tetapi tidak menjalani tes maka tidak masuk hitungan resmi.
"Tidak sedikit pula yang dinyatakan meninggal karena Covid-19, padahal memiliki kondisi penyakit lain," katanya.
Kemudian ada juga yang sudah meninggal, sementara hasil tes masih menunggu lab, apakah masuk hitungan atau tidak, tergantung regulasinya.
"Ada kondisi yang membuat semakin rumit. Bagaimana orang yang meninggal karena terlambat mendapatkan penanganan di rumah sakit?" tutur redaksi pada tulisan tersebut.
DPR-RI Ingatkan Pemerintah
Baca Juga: Awas Covid-19 Varian Kraken, Tingkat Penularannya Cepat
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati merilis data kematian akibat Covid-19 secara nasional.
“Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9/2021).
Mulyanto mengatakan, Pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.
“Ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat Covid-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19,” tegasnya.
Pemerintah Malaysia Mempertanyakan
Beberapa hari sebelumnya, Pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Malaysia heran data terkait Covid-19 yang disampaikan Pemerintah Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Padahal sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari Malaysia.
“Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar,” ujar Mulyanto.
Baca Juga: PPKM Dicabut, Dinkes Kabupaten Mojokerto Tetap Siagakan Ruang Isolasi
Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai covid-19, karena dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi. Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin presiden jokowi.
“Di lapangan, tetutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa, karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit," terangnya.
"Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya,” imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Sebenarnya, tambah Mulyanto, persoalan akurasi data ini adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi. Namun demikian, terkait perbaikan data kematian Covid-19 ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Pasalnya, masalah data sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat. “Salah data bisa salah kebijakan dan strategi,” pungkasnya. n jk, 06, erc
Editor : Moch Ilham
