Peluang Capres Perempuan di Pilpres 2024, Fifty-fifty

09 Mei 2021 : 21:18:09

Polling by SP

 

Polling SP ---

 

 

 

SURABAYAPAGI.OCM, Surabaya –  Berdasarkan data Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) , tingkat partisipasi calon kepala daerah perempuan di Pilkada 2020 meningkat 10,6 persen dari Pilkada 2018. Angka tersebut naik tipis daripada Pilkada tahun 2018 sebanyak 8,85 persen.

Tingkat partisipasi calon perempuan dalam Pilkada 2020 mengalami kenaikan dibandingkan 2018. Adapun dari 1.486 calon Pilkada yang berpartisipasi, tercatat ada 157 calon perempuan dan 1.329 calon laki-laki.

Sementara itu dari 157 calon perempuan, 5 orang maju dalam Pilgub, 125 orang maju dalam Pilbup, dan 25 orang maju dalam Pilwalkot. Tentunya datang dari berbagai latar belakang, baik birokrat, inkumben, pengusaha, maupun anggota parlemen, DPR, DPRD kabupaten kota.

Menanggapi hal itu, tim Litbang Surabaya Pagi menggelar polling dan jajak pendapat kepada masyarakat dengan beberapa pertanyaan terkait Perempuan Indonesia mulai banyak yang incar menjadi kepala daerah.

Polling dilakukan tepat pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 17.00 WIB, Minggu (26/03/2021). Dengan koresponden rentang usia 15 tahun sampai 40 tahun dengan background pelajar, mahasiswa, serta para orang tua dengan domilisi tidak hanya di Kota Surabaya tetapi juga di Sidoarjo dan Gresik.

Metode polling dilakukan menggunakan wawancara langsung menggunakan telepon dan WhatsApp. Selain media itu juga media sosial Facebook, Twitter dan Instagram. Jumlah total responden yang dihimpun sebanyak 180 responden.

Hasilnya,  Terlihat dari pertanyaan,  “Setujukah para wanita Indonesia sekarang ini makin punya kemampuan kepemimpinan dan modal sosial untuk menjadi kepala daerah?” . Dari pertanyaan pertama tersebut didapat responden yang memilih jawaban A hanya sebanyak 88 persen dan yang memilih jawaban B sebanyak 12  persen.

Untuk pertanyaan kedua “2) Apakah menurut Anda, Para kepala daerah perempuan di Indonesia sekarang ini bisa tampil prestasinya sendiri atau ada dorongan/bekingan dari suami atau trah orang tua yang sudah jadi sebelumnya. Dari pertanyaan ini didapat sebanyak 48 persen menjawab A dan 52 persen yang memilih jawaban B

Pertanyaan ketiga “3) Menurut Anda peluang kepala daerah perempuan sekarang ini untuk menjadi presiden Indonesia tahun 2024 apa masih terbuka?”. Dari pertanyaan ini didapat sebanyak 50 persen menjawab A dan 50 persen yang memilih jawaban B.

Kemudian untuk pertanyaan keempat “ 4)Kalau Anda disuruh memilih capres tahun 2024?”. Dari pertanyaan ini didapat sebanyak 16 persen menjawab A dan 84 persen yang memilih jawaban B.

Dan yang terakhir “5) Menurut Anda mengapa ada kepala daerah perempuan korupsi?“. Dari pertanyaan ini didapat responden yang memilih jawaban A hanya sebanyak 6 persen dan yang memilih jawaban B sebanyak 94  persen.

 

Komentar Responden

Berikut berbagai alasan dan komentar dari masyarakat yang dihimpun oleh Tim Litbang Surabaya Pagi terkait Perempuan Indonesia mulai banyak yang incar menjadi kepala daerah.

“Saya liat-liat perempuan makin hebat. Dulu kayanya dikerdilkan dengan label perempuan harus di rumah tp waktu sudah ‘keluar’ mereka bisa ambil alih. Bukan sekedar ikut-ikutan tapi sampai jadi pemimpin," ujar salah satu akun pytra yang meng-direct message Surabaya Pagi.

Sementara, Mudiantok, warga Bulak Banteng Wetan malah menganggap bahwa perempuan tidak boleh diremehkan dan justru perempuan lebih teliti dari pada laki-laki. “Justru kalau pemimpinnya seorang perempuan itu biasanya lebih teliti, lebih disiplin, dan lebih telaten” ujarnya saat diwawancarai secara langsung oleh Litbang Surabaya Pagi, Minggu (9/5/2021).

“Milih pemimpin berdasarkan track record dia. Kesetaraan gender ga melulu soal perempuan kok, kalo emang dirasa lebih mumpuni untuk memimpin ya gaskeun aja” lanjutnya.

Terpisah, Intansari mengatakan tidak mudah seorang perempuan untuk memimpin sebuah daerah baik itu lingkup Provinsi, Kabupaten atau Kota. "Tidak mudah menjadi pemimpin perempuan kalau laki-laki bermasalah soal gender. Dimana yang perempuan selalu diremehkan. Pemimpin laki-laki yang belum membuktikan hasil kerjanya saja tidak pernah dilecehkan karena gendernya, tapi kalau perempuan taktutnya malah dibawa soal gender tadi. Kalau jadi kepala daerah perempuan pastinya jangan baperan” ujar Intan, yang dihubungi Litbang Surabaya Pagi, Minggu (9/5/2021).

Selain soal program yang  melontarkan visi keberpihakan pada perempuan latar belakang para pemimpin perempuan ini juga menarik. Dari penelusuran Tim Litbang SP banyak kepala daerah perempuan terkait dinasti politik. Seorang kepala daerah perempuan masuk kategori terkait dinasti politik jika ia punya hubungan keluarga dengan pejabat lain, baik saat itu maupun masa sebelumnya. Hubungan kekeluargaannya pun macam-macam. Ada yang menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki suami.

Masyarakat menilai adanya politik dinasti seperti itu membuat sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih “Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme” ujar salah seorang mahasiswa politik di Unair yang namanya tak mau disebutkan.

“Kalau menurut saya, Jika melihat adanya sebuah politik dinasti perempuan yang banyak dijabat saat ini, selama mereka mempunyai kualitas yang mumpuni menurut saya tidak masalah. Dan juga di pimpin oleh seorang kepala daerah perempuan tidak apa-apa asal mempunyai track record yang baik.” ujar Nur Aini, Surabaya Utara. litbangSP/ana/cr2/rmc





Berita Terkait