SURABAYAPAGI, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didorong untuk menyuplai makanan pendamping bagi balita stunting di Surabaya. DPRD Surabaya meminta penanganan balita stunting tidak hanya diperhatikan sesaat, tapi berkelanjutan.
"Pemkot Surabaya sudah jamin permakanan warga lansia dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota ini. Sudah seharusnya balita stunting juga bisa dijamin, agar pulih," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, kemarin.
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
Saat melakukan Jaring aspirasi masyarakat yang digelar di wilayah Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Laila mendapat curhat para kader Posyandu dan kader lingkungan. Diantaranya perlunya permakanan khusus bagi balita stunting. Mereka mendesak adanya jaminan makanan pendamping bagi balita stunting. "Saya yakin balita stunting bisa diatasi di kota ini. Dulu saya juga mendorong makanan pendamping bagi ibu hamil," kata Laila.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony Ajak Warga Budayakan Tidak Buang Sampah di Saluran Air
Pimpinan DPRD Surabaya ini memberi perhatian serius pada kesehatan masyarakat.Begitu sejumlah kader curhat soal makanan pendampingan stunting, dia akan memprioritaskan aspirasi ini. "Sebaiknya Pemkot harus cukupi gizi dan makanan untuk balita Stunting. Selain pencegahan dan pendampingan. Dalam penganggaran akan saya sampaikan soal perhatian balita stunting ini," kata Politisi perempuan PKB ini.
Selain makanan pendamping bagi bayi dan balita stunting, Laila juga menjadi tempat curhat para kader Posyandu yang sama. Mereka berharap insentif kader yang melayani masyarakat bisa naik. Selama ini, insentif mereka masih Rp 28.500 sekali kegiatan. Kalau dikonversikan dengan tugas dan kegiatannya, jumlah tersebut tergolong minum. Tapi semangat para kader adalah pengabdian."Informasinya memang ada rencana kenaikan insentif ini. Tentu Kalau naik saya pikir para kader merasa lebih dihargai. Lebih manusiawi insentifnya," kata Laila.
Baca Juga: Halal Bihalal Hari Pertama Masuk Kerja, DPRD Surabaya Optimalkan Kinerja
Para kader juga menyampaikan akan ada pendataan kembali dalam rangka perapian kader. Sebab selama ini kader tersebut dinilai Rangkap jabatan. Banyak kader lingkungan, kader PKK, kader Posyandu, atau Kader Bumantik (Ibu pemantau jentik) adalah orang yang sama."Sebaikya memang demikian jangan rangkap. Tapi insentif sebaiknya lebih manusiawi karena mereka juga keliling kampung datangi setiap rumah warga," kata Laila.tn/na
Editor : Mariana Setiawati
