.jpeg)
PKS Diakui 2 Kali Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi
Baca Juga: Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam acara puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5), partai koalisi pengusung bacapres Anies Baswedan, ramai ramai mengkritik pemerintahan Jokowi. Dari tiga parpol koalisi perubahan, hanya Ketua Umum Partai Demokrat AHY, yang paling keras kritikannya. AHY mengkritik tanpa data, kecuali asumi-asumsi.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memuji PKS yang telah memerankan sikap oposisi dalam dua kali masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sikap itu menurutnya patut dimiliki partai politik untuk memaksimalkan fungsi check and balances dalam sebuah pemerintahan.
"Karena pemerintahan yang demokratis butuh oposisi, butuh partai yang berada di luar pemerintahan untuk selalu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat," kata Ali.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem memberikan pujian kepada PKS yang menurutnya menjadi salah satu partai politik yang konsisten dalam merawat demokrasi Indonesia.
Ali menilai PKS telah memerankan sikap oposisi dalam dua kali masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sikap itu menurutnya patut dimiliki partai politik untuk memaksimalkan fungsi check and balances dalam sebuah pemerintahan.
Pemerintahan Demokratis
"Karena pemerintahan yang demokratis butuh oposisi, butuh partai yang berada di luar pemerintahan untuk selalu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat," kata Ali.
Ahmad Ali mengatakan bahwa berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukanlah pilihan yang mudah bagi partainya. Ali mengatakan bahwa pihaknya di luar pemerintahan, bukan berarti membenci.
"Memilih berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai NasDem," kata Ali.
"Keadilan sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia. Karena kita harus berada di luar pemerintahan, bukan berarti kita benci pemerintahan," lanjutnya.
Ali menuturkan bahwa kewajibannya saat ini adalah tetap menjaga demokrasi.
Menurut Ali, partai yang berada di luar pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan koreksi dan kritik terhadap pemerintahan.
"Tapi itu adalah kewajiban bagi kita yang harus dipenuhi untuk menjaga demokrasi. Karena pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang di luar pemerintahan untuk melakukan. Koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya.
"Peran itu yang telah di kembangkan oleh PKS selama 10 tahun pemerintahan yang ada. Posisi PKS yang berada di luar pemerintahan tidak mengurangi kontribusi dari PKS untuk memberikan sumbangan pikiran, koreksi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah," imbuh Ali.
Saling Puja-puji
Baca Juga: Jokowi Uber China Rampungkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Malahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem saling menyampaikan apresiasi dan puja-puji satu sama lain.
Awalnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu melemparkan pujian kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang menurutnya telah menunjukkan sikap negawaran saat menghadap kasus korupsi yang menerpa kader NasDem sekaligus Menkominfo Johnny G Plate.
"Kita prihatin atas peristiwa yang menimpa Pak Johnny G Plate. Kita salut dengan sikap kenegarawanan Pak Surya Paloh untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Syaikhu.
Syaikhu, mendoakan agar mitra partai PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu mampu menghadapi ujian ini dengan baik dan bijak. Ia sekaligus menegaskan KPP saat ini masih setia mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Kondisi Rakyat Berada di Jurang
Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kualitas demokrasi di Indonesia. Ia katakan kualitas demokrasi di Indonesia, mengalami kemunduran.
Ini diibaratkan kondisi rakyat saat ini seperti berada di jurang yang sebentar lagi jatuh. "We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang. Sebentar lagi kita jatuh ke dalam demokrasi yang makin mundur ke belakang," ujar AHY saat berpidato sambil mengepalkan tangan.
AHY mengatakan saat ini warga yang bersuara terhadap suatu isu dianggap sebagai musuh negara. Menurutnya, hal ini juga terjadi pada Demokrat, PKS, dan NasDem.
Baca Juga: Apple akan Bangun Akademi Developer di Surabaya
Dia pun menegaskan tak boleh ada warga yang merasa dibungkam oleh negara sendiri.
Kritis Dibilang Musuh Negara
"Kita yang kritis, PKS, NasDem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semua?" katanya.
Selain itu, AHY juga mengatakan polarisasi tak boleh terus dipelihara demi kepentingan politik semata.
Karena itu, kata dia, Demokrat bersama NasDem dan PKS mengusung agenda besar perubahan pada semua sektor kehidupan masyarakat. "Khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan, penegakan hukum dan keadilan, serta demokrasi dan kebebasan sipil," katanya.
AHY mengklaim bahwa masyarakat menantikan perubahan. Oleh sebab itu, AHY bersama partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres agar dapat menghadirkan harapan baru bagi rakyat.
"Insyaallah Mas Anies dan kita semua bisa benar-benar menghadirkan harapan baru, harapan bagi rakyat untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri kita ini," kata AHY dalam sambutannya.
Dia menyatakan tema perubahan dan perbaikan menjadi sentral dan pesan kunci. Dia menyatakan tema tersebut didapatkan berdasarkan dialog langsung dengan masyarakat. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
