Sambo Mengakui Pernah Selidiki Dugaan Komjen Agus, Terima Gratifikasi Tambang Ilegal

22 November 2022 : 20:49:53

Kabareskrim Komjen Agus Ardianto, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, Belum Mau Diklarifikasi

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, ada perang bintang, mulai diakui oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Sayangnya hingga Selasa (22/11/2022) malam tadi, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang dituding terima gratifikasi hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur masih belum mengklarifikasi.

Pernyataan Ferdy Sambo ia tegaskan saat usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022) kemarin. Sambo menegaskan bahwa surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli. "Ya sudah benar itu suratnya," kata Sambo singkat, saat ditemui usai sidang.

Hanya saja, Sambo enggan menanggapi terkait surat itu lebih lanjut. Ia juga tak mengomentari terkait dugaan gratifikasi oleh Agus. "Tanya ke pejabat yang berwenang saja, kan surat itu sudah ada," lanjut Sambo.

Dalam surat yang beredar, kesimpulan penyelidikan didapati fakta bahwa ada kebijakan dari Kapolda Kalimantan Timur saat itu Irjen Pol Herry Rudolf Nahak untuk mengelola uang koordinasi dari pengusaha tambang ilegal di wilayah hukum Polda Kaltim.

Pengelolaan itu dilakukan satu pintu lewat Dirreskrimsus Polda Kaltim untuk dibagikan kepada Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dirintelkam, Dirpolairud serta Kapolres.

Selain itu, ada juga penerimaan uang koordinasi darinpara pengusaha tambang ilegal kepada Kombes Pol Budi Haryanto dan Komjen Pol Agus Andrianto.

Pembahasan terkait mafia tambang kembali diperbincangkan usai gaduh video purnawirawan polisi berpangkat Aiptu Ismail Bolong mengatakan ada uang setoran untuk Agus.

Dalam video yang viral, Ismail mengaku menyerahkan uang Rp6 miliar kepada Agus atas bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kaltim.

 

Ismail Meralat Pernyataan

Namun, Ismail kini meralat pernyataannya tersebut. Ismail menyampaikan permintaan maaf kepada Agus. Ia mengaku membuat video sebelumnya karena di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu masih menjabat sebagai Karopaminal Polri.

Dia mengaku heran video itu kembali ramai saat ini. Di video terbaru, Ismail mengaku tak pernah bertemu apalagi memberikan uang kepada Kabareskrim.

"Jadi, dalam hal ini saya klarifikasi. Saya tak pernah berikan uang kepada Kabareskrim, apalagi bertemu Kabareskrim," kata Ismail dalam video terbarunya.

 

Kabareskrim Masih Diam

Surabaya Pagi, mengutip dari laman CNNIndonesia.com, Selasa (22/11/2022), yang mencoba melakukan klarifikasi dengan menghubungi Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, dan Kabareskrim Polri Agus Andrianto terkait kasus dugaan suap tambang ilegal tersebut.

Namun, hingga berita ini ditayangkan yang bersangkutan masih belum memberikan respon.

 

Perintah Kapolri

Hanya saja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anak buahnya segera menangkap bekas anggota Satintelkam Polres Samarinda Aiptu Ismail Bolong. Menurut Kapolri, Ismail diduga menjadi beking tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur. “Saya sudah perintahkan untuk menangkap Ismail Bolong. Kita tunggu saja,” kata Sigit, seperti dikutip Surabaya Pagi dari laman Tempo.co pada Jumat (18/11/2022).

Kapolri menegaskan, bahwa Ismail yang pernah memberikan testimoni berbeda-beda, pihaknya akan segera menindak karena tak ingin hal tersebut menjadi polemik di masyarakat.

“Dia pernah memberi testimoni, benar atau tidak, kami tidak tahu. Muncul video lagi yang menyampaikan dia memberikan testimoni karena dalam kondisi tekanan. Benar atau tidak, kami tak tahu. Supaya lebih jelas, makanya lebih baik tangkap saja. Kami perlu memeriksa Ismail Bolong,” lanjut Sigit.

Kapolri Listyo Sigit mengaku sudah mendengar laporan dari Biro Paminal Div Propam terkait para pemain tambang ilegal yang dibekingi anggota hingga pejabat Polri pada Februari 2022 lalu. Sebagai tindak lanjut, Sigit mencopot Kapolda Kalimantan Timur ketika itu, Irjen Herry Rudolf Nahak dan beberapa pejabat lainnya.

“Ketika Paminal menangani laporan ini pada awal tahun, mereka melapor. Saya perintahkan untuk pemeriksaan. Saya minta didalami dan mengambil langkah. Kami sudah copot Kapolda dan para pejabat terkait saat itu,” ucapnya.

Tambang ilegal batu bara marak di Kalimantan Timur. Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur mencatat setidaknya ada sekitar 151 titik tambang ilegal di sana per Januari 2022. Jk/erk/cr4/tmp/rmc



Berita Terkait