SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya baru tergerak melakukan analisis politik soal subsidi bagi pembeli mobil listrik setelah tahu ada lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi mobil listrik.
Dan dari lima fraksi dua pro Jokowi ialah PDI Perjuangan dan PAN. Satu fraksi 'abu-abu' yaitu NasDem. Dua fraksi yang selama ini mengklaim oposisi yaitu Demokrat dan PKS.
Baca Juga: Lima Kali Berturut-turut, Penjualan Global Mobil Listrik Hyundai Merosot 3,7%
Diluar itu ada Anies Baswedan, mantan Wapres JK, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar, Wakil Ketua DPR-RI Dr. H. Rachmad Gobel dan sejumlah pengamat dan akademisi.
Ini refleksi ternyata kebijakan subsidi mobil listrik Jokowi, dietrek-etrek (dibeberkan) di publik. Benarkah ini kebijakan oligarkhi yang untungkan lingkaran Istana dan sejumlah taipan Indonesia sampai artis Raffi Ahmad terjadi? Mari kita rasakan dan awasi, benarkah presiden Jokowi di kelilingi elite politik yang berbisnis memanfaatkan regulasinya?
Saya ikuti, pernyataan yang disuarakan oleh Anies Baswedan bacapres NasDem 2024 dan mantan wapres JK, lima fraksi di DPR-RI dan sejumlah pengamat seperti ada pembakaran api kecemburuan di ruang publik.
Kelima fraksi ini sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik.
Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik, saat ini ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.
"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi mestinya pada sektor-sektor kerakyatan," pinta Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Parlemen, Jakarta, pekan ini.
Sedangkan fraksi NasDem melihat, di tengah munculnya subsidi mobil listrik, subsidi pupuk malah terus turun dalam lima tahun terakhir. Fakta, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun. Namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun. Lalu tahun 2021 tersisa Rp 29,1 triliun. Pada tahun 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun. Terbaru pada 2023 tinggal Rp 24 triliun.
Pernyataan senada juga dilontarkan fraksi Demokrat, PAN, serta PKS. Bahkan fraksi PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengkritik melalui Anggota DPR Eko Hendro Purnomo. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik ini tidak tepat sasaran dari sisi belanja negara. Mengingat tidak berimplikasi pada orang banyak, melainkan hanya segelintir orang.
"Subsidi mobil listrik, lebih baik diarahkan untuk diberikan subsidi ke transformasi umum yang digunakan sehari-hari masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian, yaitu pupuk yang selalu makin turun," ucap Eko.
Sementara Anies Baswedan, menyebut subsidi atau insentif ke mobil listrik bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan. Juga meningkatkan penjualan kendaraan listrik. Insentif diklaim justru diserap masyarakat berkocek tebal.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu lalu (7/5).
***
Elite politik Indonesia saat ini terakhir membuat kebijakan subsidi mobil listrik tampak didominasi oleh orang kaya dan para pebisnis. Hal ini dianggap sesuatu yang membahayakan bagi peneliti dari Universitas Leiden, Ward Berenschot.
Bahkan LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menduga ada kepentingan oligarki dalam Penerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2022. Menko Luhut dan Moeldoko, Nadiem, diduga ada di balik kebijakan ini.
Bau anyir kepentingan itu mulai terendus dalam rapat-rapat bersama LKPP pada tahun lalu.
Jaringan Advokasi Tambang menduga kebijakan-kebijakan Jokowi ini tidaklah murni untuk kepentingan penanggulangan efek rumah kaca. Di balik itu, Jatam menduga ada kepentingan elite politik yang turut bermain di industri kendaraan listrik.
Menurut catatan jurnalistik saya, pendapat ini ada logisnya. Ini karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim yaitu negara dengan perekonomian bergantung sektor pertanian dan perikanan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta dipercaya dapat mendorong perekonomian dalam negeri. Namun kenyataannya dalam kurun waktu hampir tiga dekade terakhir, sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto terus menurun.
Apalagi tercatat mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian di sektor pertanian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, petani di Indonesia saat ini hanya berjumlah 33,4 juta orang dari 270 juta penduduk di Indonesia. Kondisi ini cukup disayangkan. Jadi, fakta di lapangan tidak menunjukkan ciri negara agraris yang melekat di negeri ini.
Apalagi permasalahan yang kini dihadapi para petani tak kunjung berhenti. Termasuk pupuk subsidi.
Kemenkeu diminta menganggarkan dana subsidi ke mobil listrik sebesar Rp 7 triliun. Ini subsisi untuk dua tahun yaitu untuk 2023 dan 2024.
Dengan data dari kemenkeu ini sepertinya pemerintah belum sadar bahwa pertanian adalah pondasi utama dalam mendorong pembangunan Indonesia. Artinya, hidup matinya NKRI ada di tangan sektor pertanian.
Baca Juga: Amicus Curiae, Terobosan Hukum
Chief Operating Officer (COO) Crowde Andrew Tobing dalam talkshow daring Pahlawan Digital UMKM bertajuk “Bibit Unggul Digital untuk UMKM Agribisnis”, Kamis (15/9/2022) prihatin.
Bahkan Head of Public Policy & Government Relations Aruna Indonesia Elkana Lewerissa, tunjukan banyak nelayan Indonesia yang hidupnya tak sejahtera.
“Negara kita negara maritim, kita penghasil ikan terbesar kedua di dunia, tetapi yang mengejutkan, nelayan kita masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,” ujar Elkana dalam talkshow itu.
Juga berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam 2 tahun terakhir subsidi pupuk tercatat mengalami penurunan. Sementara dua tahun ke depan ada uang negara yang dialokasikan untuk subsidi mobil listrik. Siapa yang membuat kebijakan ini? Sumber saya di Kemenkeu angkat bahu.
Subsidi pupuk tahun 2020 sempat terpantau turun tipis 0,2% menjadi Rp 34.2 Triliun. Namun tahun 2021 subsidi pupuk turun drastis hingga 26,02% menjadi Rp 25,3 triliun dan tahun 2022, ambles 7,11% menjadi Rp 23,5 triliun.
Disebut, pada tahun 2021 pengurangan subdisi pupuk terjadi, dari rencana Rp 32 triliun menjadi Rp 25,3 triliun. Pengurangan ini terus berlanjut hingga tahun 2022. Hal ini bakal menyebabkan kelangkaan karena masih jauh dari daftar usulan yang disampaikan melalui electronic-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Bahkan untuk tahun 2023, Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri (PP) No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Permentan ini membatasi jenis pupuk subsidi yang sebelumnya lima jenis yakni ZA, Urea, NPK, SP-36, dan pupuk organik Petroganik menjadi dua jenis hanya Urea dan NPK.
Ironisnya lagi, semula pupuk subsidi menyasar 70 komoditas pertanian, baru tahun 2023 ini menyisakan 9 komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.
Ternyata, kelangkaan pupuk bersubsidi menyeruak lantaran petani di sejumlah daerah tak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Namun, masalah petani sulit memperoleh pupuk subsidi bukan lantaran stok dari Pupuk Indonesia yang tak tercukupi.
Dari usulan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2022 lalu sebesar 24 juta ton, yang dialokasikan baru 8,04 juta ton pupuk bersubsidi. Sehingga, ada selisih cukup besar yang membuat jumlah pupuk subsidi yang diterima petani tidak bisa sesuai permintaan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menyebut pembatasan subsidi dilakukan karena pemerintah mesti melakukan efisiensi, sehingga tidak dapat menyediakan pupuk subsidi sebanyak yang ditentukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Nah?
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
***
Dipublikasikan, pemerintah resmi memberikan pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik mulai 20 Maret 2023. Kebijakan ini diambil untuk mendorong percepatan penjualan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Sebuah mobil listrik akan diberi subsidi Rp 80 juta. Sedang mobil hybrid Rp 40 juta. Lalu motor listrik Rp 8 juta. Kemudian motor konversi menjadi listrik sebesar Rp 5 juta.
Asumsi pemerintah, dengan adanya pemberian insentif pajak yang lebih kecil, diharapkan bisa mendorong peningkatan jumlah kendaraan listrik di Indonesia. Ini mengingat harga mobil listrik yang ada saat ini masih lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional.
Subsidi ini oleh pemerintah dikaitkan penggunaan kendaraan listrik sudah menjadi tren dunia sehingga Indonesia perlu adaptif terhadap tren tersebut. Salain berharap industri otomotif di Indonesia bisa bersaing dengan global.
Usai ada etrek etrek dari banyak pihak termasuk bacapres Anies, JK mantan wapres Jokowi dan lim fraksi di DPR-R, pemerintah konon akan mengubah skema subsidi mobil listrik yang baru diberlakukan dua bulan lalu.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko, beralasan. Perubahan skema ini keluar setelah pemerintah melihat pemberian insentif kendaraan listrik yang cenderung lambat.
Sedikitnya penjualan terlihat dari aplikasi pembelian motor listrik, dimana pembeli mobil listrik subsidi ternyata masih sangat sedikit. Sampai Mei 2023 ini hanya sekitar seratusan orang pembeli Padahal kuota yang tersedia mencapai 200 ribu unit. Nah, jika tak ada perbaikan, maka akan banyak kuota yang tidak terpakai.
Ada apa masyarakat yang diberikan kesempatan subsidi beli mobil listrik kok gak direspon? Faktanya, sampai saat ini baru 106 mobil listrik yang terjual. Masya Allah. Lek opo Pak De, studi kelayakannya? Lambatnya pembelian mobil listrik ini, apa peringatan bahwa NKRI adalah negara agraris dan maritim.
Tapi kebijakan subsidi mobil listrik telah pembakar api kecemburuan. Untung tidak sampai menimbulkan kegaduhan di lapangan. Kegaduhan masih tingkat elite. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
