Pembersihan praktik Titipan pejabat di lingkungan Bank Jatim seperti di Cabang Sidoarjo yang diduga keponakan Seorang Komisaris Bank Jatim, Mendesak Dilakukan. Pembersihan sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas sampai Semua ke Cabang, agar mulai tahun 2021 ini Kinerja Bank plat Merah yang sudah Tbk (Go Public) Bersih dari Praktik Kredit Fiktif
Baca Juga: Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Berikan Ambulans ke PMI Jawa Timur
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sejumlah praktisi hukum bisnis, ekonom, ahli keuangan dan mantan beberapa pimpinan bank plat merah, prihatin atas potret Bank Jatim sejak berdiri tahun 1961 didera kredit fiktit. Terutama sejak Dirut Bank Jatim dijabat Moeljanto, Hadi Sukrianto, Suroso sampai Dirut yang sekarang Busrul Iman. Apalagi masih terjadi penempatan kepala cabang yang diduga saudara komisaris bank Jatim, seperti Kacab Sidoarjo, Anwar. Menyedihkan posisi Anwar menjadi pembicaraan diantara pejabat Bank Jatim usia muda sebaya Anwar.
Demikian hasil diskusi ahli terbatas dengan beberapa mantan pimpinan bank plat merah, praktisi hukum bisnis dan ekonom Surabaya dengan topik “Meningkatkan Kinerja Pimpinan Bank Jatim dari praktik kredit fiktif” di ruang rapat redaksi harian Surabaya Pagi, Selasa (2/3/2021).
Diskusi ini memfollow up berita utama berjudul “Lagi, 4 Pejabat Bank Jatim Ditahan” dan berita pendukung ke 2 berjudul ”Bank Jatim Kerap Dibobol, Gunakan Modus Kredit Fiktif.”
Diskusi ini terselenggara hasil kerjasama harian Surabaya Pagi, kantor advokat Suharjono dan tiga LSM yang pernah melakukan investigasi di kantor pusat Bank Jatim, pasca lengsernya Dirut Suroso diganti Busrul Iman. Bertindak sebagai moderator, wartawan hukum senior Surabaya, Dr. H. Tatang Istiawan.
Profesional SDM Bank
Kesimpulan diskusi yang dibacakan Tatang Istiawan, menyebutkan peningkatan profesionalitas SDM bank Jatim sangat penting, mengingat kinerja Bank Jatim fokus dalam penyaluran kredit perbankan di 38 Kabupaten-kota se Jatim. Dengan bekerja secara profesional sesuai etika perbankan, diharapkan bisa berdampak pada penyehatan likuiditas di Bank Jatim yang dalam 20 tahun terakhir ini kredit fiktif menghabiskan dana hampir Rp 1 triliun.
“Dengan adanya etika perbankan. maka pimpinan Bank Jatim di pusat sampai daerah bisa menjalankan fungsinya di tengah masyarakat dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran kredit,” tambah Tatang Istiawan, yang pernah magang di Bank Duta Jakarta, pada tahun 1989-an.
Kecab Sidoarjo Harus Diperiksa
Advokat Suharjono menambahkan, Kepala Bank Jatim cabang sidoarjo, harus diperiksa tim independen tanpa dicampuri komisaris. “Saya temukan Kacab Sidoarjo menerima jaminan 4 sertifikat tidak dikasih tanda terima dan tidak dibuatkan Perjanjian Kredit. Ini mengabaikan etika perbankan sekaligus pelanggaran dan mal praktek administrasi perbankan. Hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Apalagi Bank Jatim statusnya sudah Tbk. Dan ini pidana murni. Saya sedang koordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri,” kata advokat senior Suharjono yang juga berkantor di Jl. Hayam Wuruk Jakarta, dalam diskusi terbatas ini.
Atas temuan tim LSM yang menjadi binaannya, advokat Suharjono, akan ajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum beberapa pejabat bank Jatim pusat dan Sidoarjo. Gugatannya akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena yang akan digugat juga Ketua OJK, KPK dan Kejaksaan Agung. “KPK dan Kejagung ikut saya gugat, karena dalam kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Kepanjen Malang, yang ditahan baru sampai Kacabnya. Direksi tak tersentuh. Ingat kredit fiktif di Kepanjen, bobol dana sampai Rp 150 miliar. Mana mungkin kacab bisa cairkan kredit sebesar itu,” tanya Suharjono, yang berpraktik sebagai lawyer lebih 45 tahun.
Baca Juga: Terbukti Terima Suap Rp 927 Juta, Eks Kajari Bondowoso Divonis 7 Tahun, Eks Kasipidsus 5 Tahun
Harus Seret Direksi Pusat
Tidak satupun peserta diskusi terbatas ini yang tak mengkritik praktik kredit fiktif Rp 150 miliar hanya menyentuh kacab.”Akal sehat seorang advokat, penanganan kasus kredit fiktif di cabang Kepanjen, harus juga seret direksi Bank Jatim,” tegas advokat Taufan, alumni Fakultas hukum Unair.
Seorang mantan kacab BRI di Malang juga kaget ada kacab Bank Jatim bisa cairkan kredit Rp 150 miliar. Apalagi ditemukan fiktif. “Tanya ke seluruh Bank plat merah di seluruh Indonesia, mana ada kacab bisa cairkan kredit sebesar itu. Saya yang pernah memimpin BRI di sebuah kota, wewenang saya setujui kredit maksimal Rp 2 miliar,” jelasnya diamini mantan pejabat Bank Mandiri Jakarta yang kini sudah pensiun dan menetap di Surabaya.
Tak Ikhlas Dibobol karena Konspirasi
Empat advokat Jakarta dan Surabaya, mendukung usulan koordinator LSM Nurul Amin, yang akan demo di Bank Jatim, Grahadi dan DPRD Jatim. “Saya mewakili publik yang beli saham bank jatim. Saya tak iklas dana publik diboboli oleh pejabat bank Jatim konspirasi dengan pihak swasta,” jelas Nurul yang didukung advokat Suharjono.
“OJK saya gugat agar memerintahkan kpd Bank Jatim Pusat dan merekomendasikan mencopot saudara Anwar dari jabatannya pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo,” tambahnya.
Hasil investigasi 3 LSM mememukan sejumlah fakta bahwa di Bank Jatim Sidoarjo diduga terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yg berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliar. Termasuk kacab Sidoarjo yang lama,” ungkap Suharjono yang menenggarahi ada dugaan korupsi berjamaah cabang dan kantor pusat.
Para peserta sepakat dengan rentetan kredit fiktif saat Bank Jatim sudah go publik, para praktisi hukum bisnis dan mantan pimpinan bank plat merah, meminta Gubernur Khofifah Rangkul KPK untuk Bersihkan KKN di Bank Jatim. Sekaligus pakta integritas terhadap semua pimpinan bank Jatim di kantor pusat dan cabang.
“Saya mengingatkan pula prinsip kehati-hatian mutlak dilaksanakan saat ada pengajuan kredit. Dengan begitu, Bank Jatim bisa menghindari praktik kredit fiktif yang kerap terjadi,” tambah ekonom Sutrisno dari Jogja.
“Perlu ada pengawasan atau audit secara reguler untuk menghindari ‘kredit fiktif’ tersebut,” tambahnya.
Reputasi Bank Jatim bisa Merosot
Pengamat pasar modal dari Unair, mengingatkan go publicnya bank Jatim akan mendapatkan permodalan tambahan dari saham yang dijual. Modal ini dapat digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, membayar utang, membayar akuisisi atau bahkan diinvestasikan kembali. Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan yang optimal. Nah, bila dananya dibobol oleh praktik kredit fiktif, reputasi bank Jatim di masyarakat bisa merosot.
“ image jelek kredit macet, bisa membuat bank Jatim kesulitan untuk menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” tambahnya.
Seorang dosen keuangan Ubaya heran reputasi Bank Jatim meski berganti pimpinan, tidak bisa menghentikan praktik kredit fiktif. Padahal sudah ada sejumlah bank plat merah di daerah yang sudah go publik, bisa meminimalisasi kredit fiktif. n tf/ham/rl/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
